PressureNews Gorontalo – Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo menggelar rapat koordinasi bersama Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM (Perindagkop) Provinsi Gorontalo untuk membahas pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta Industri Kecil dan Menengah (IKM) di daerah tersebut. Rapat ini difokuskan pada berbagai kendala yang dihadapi pelaku usaha kecil, yang sering kali menghambat mereka dalam mengembangkan bisnis.
Anggota Komisi II DPRD, Limonu Hippy, S.A.P, mengungkapkan bahwa UMKM di Gorontalo selama ini kurang mendapat pembinaan dan pendampingan berkelanjutan. Ia menyatakan bahwa bantuan modal saja tidak cukup untuk mendukung kemandirian UMKM tanpa adanya dukungan tambahan.
“Selama ini UKM paling banyak hanya diberikan modal, hanya dibiarkan begitu saja, tidak ada pendampingan, bahkan produk mereka tidak jaminan pemasaran, kualitas, dan lain sebagainya tidak terjamin,” ungkap Limonu.
Limonu juga mempertanyakan upaya pemerintah dalam menciptakan ekosistem yang mendukung keberlanjutan UMKM dan IKM, termasuk dukungan untuk jaminan pasar dan kualitas produk. Menurutnya, sinergi pemerintah dengan berbagai pihak sangat diperlukan agar UMKM di Gorontalo bisa lebih mandiri dan berdaya saing.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perindagkop menyampaikan bahwa pihaknya tengah berupaya memperkuat program pelatihan dan peningkatan kapasitas secara bertahap. Namun, ia mengakui keterbatasan sumber daya dalam melakukan pendampingan kepada semua pelaku usaha. Dinas berharap adanya sinergi lebih lanjut dengan berbagai pihak untuk mendukung pemasaran, standar kualitas, dan akses teknologi bagi UMKM di Gorontalo.
Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo menekankan bahwa dukungan pemerintah kepada UMKM harus lebih menyeluruh, mencakup aspek pemasaran, pendampingan produksi, dan peningkatan mutu produk. DPRD juga meminta Dinas Perindagkop untuk memberikan laporan perkembangan secara berkala terkait program-program yang sudah dilaksanakan serta dampaknya terhadap kemandirian UMKM di Gorontalo.
Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan tercipta sinergi antara pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya untuk membangun lingkungan yang lebih mendukung bagi pelaku UMKM dan IKM. Peningkatan daya saing UMKM dianggap penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat di Provinsi Gorontalo.
