Pressure News Pohuwato – Salah satu tokoh masyarakat yang dikenal sebagai kabilasa tambang, Ramli, menyampaikan harapannya agar pemerintah tidak melakukan penertiban terhadap aktivitas tambang ilegal di Kabupaten Pohuwato.
Dalam keterangannya, Ramli yang merupakan warga Desa Buntulia Barat, Kecamatan Duhiadaa, menegaskan bahwa keberadaan tambang di Pohuwato sangat membantu perekonomian masyarakat, terutama bagi mereka yang tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah maupun desa.
“Tambang saat ini menjadi solusi bagi kami. Tidak semua masyarakat Pohuwato tersentuh bantuan daerah maupun desa. Jika tambang ditutup, bagaimana nasib kami?” ujar Ramli, Selasa (18/02).

Pernyataan ini mencerminkan kekhawatiran para pekerja tambang yang menggantungkan hidup pada sektor ini, meskipun aktivitasnya masih tergolong ilegal. Hingga kini, kebijakan pemerintah terkait tambang ilegal di Pohuwato masih menjadi perdebatan, antara kebutuhan ekonomi masyarakat dan regulasi hukum yang berlaku.
Ramli pun berharap agar Bupati yang sebentar lagi akan dilantik di Istana Negara, Syaiful Mbuinga, dapat memperhatikan nasib para penambang.Ia menekankan pentingnya percepatan izin Pertambangan Rakyat (IPR), sehingga para penambang tidak lagi dihantui rasa takut saat bekerja karena aktivitas mereka sudah legal.
Masyarakat berharap ada solusi terbaik yang bisa mengakomodasi kepentingan ekonomi warga tanpa mengabaikan aturan yang telah ditetapkan pemerintah.
Yarman Mahabu