Pressure News Marisa.-02/11/2024
Baru-baru ini, akun Facebook bernama Camelia Hasan menjadi perbincangan hangat di media sosial setelah mengunggah curahan hati mengenai polemik dana Bantuan Sosial Tunai (BST) COVID-19 yang disalurkan melalui Kantor Pos Popayato pada Tahun 2020-2021. Dalam unggahannya, Camelia menyebutkan bahwa dana BST yang seharusnya disalurkan kepada masyarakat, diduga digunakan untuk kepentingan pribadi oleh seseorang Oknum Kepala Desa Bunto.
Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Polres Pohuwato Camelia mengungkapkan bahwa “Oknum Kades Tersebut” mengakui menggunakan dana BST sebesar Rp 4.000.000 lebih untuk kebutuhan pribadi, serta sebesar Rp11.000.000 lebih untuk membayar cicilan mobil. Sisa dana BST lainnya sebesar Rp38. 000.000 lebih disimpan. Namun, yang menjadi sorotan adalah mengapa “Oknum Kades Bunto” hanya ditetapkan sebagai saksi, bukan tersangka dalam kasus ini.
Pengakuan hakim di saat persidangan kata Camelia turut menjadi perhatian. Hakim bahkan meminta pelapor untuk memeriksa kembali laporan karena terlapor adalah “Oknum Kades,” namun yang menjadi terdakwa justru petugas yang bertanggung jawab sebagai juru bayar.
“Jangan sampai kami salah menghukum orang!” ujar hakim. Menurut pernyataan Camelia dalam unggahan di Akun Facebooknya.
Tak hanya itu, BAP di Polres juga mengungkapkan bahwa tujuh kepala desa diduga menerima dan menggunakan dana BST dari pihak terkait, yaitu TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan).
Persidangan kasus ini kini berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Gorontalo, setiap hari Selasa dan Kamis. Dalam setiap persidangan, hadir saksi-saksi dari perangkat desa dan masyarakat yang turut memberikan keterangan.
Publik pun berharap agar fakta persidangan mampu mengungkapkan kebenaran dan memberikan keadilan bagi pihak yang seharusnya bertanggung jawab.
“Kita bicara fakta, bukan fitnah! Jangan sampai ada yang tertidur dan luput dalam mengusut kasus ini,” tutup Camelia dalam unggahannya yang disertai doa agar keadilan ditegakkan.
