BUOL, SULAWESI TENGAH – Minimnya fasilitas rambu-rambu lalu lintas di sejumlah titik yang dinilai rawan kecelakaan di Kabupaten Buol, khususnya Kecamatan Paleleh dan Kecamatan Gadung, mendapat sorotan serius dari kalangan aktivis.
Kondisi tersebut dinilai membutuhkan perhatian segera dari Pemerintah Kabupaten Buol dan instansi teknis terkait. Pasalnya, keberadaan rambu lalu lintas merupakan salah satu fasilitas penting untuk memberikan peringatan dini kepada pengguna jalan, terutama pada jalur yang memiliki potensi bahaya seperti tikungan tajam, tanjakan, turunan, persimpangan, hingga kawasan dengan jarak pandang terbatas.
Aktivis bernama Amar menilai, keselamatan masyarakat sebagai pengguna jalan tidak boleh hanya menjadi perhatian pemerintah setelah terjadi kecelakaan. Langkah pencegahan seharusnya menjadi prioritas melalui pemetaan titik rawan kecelakaan, pemasangan rambu peringatan, marka jalan, serta penyediaan fasilitas keselamatan lainnya.
“Jangan menunggu jatuh korban baru pemerintah bergerak. Rambu-rambu lalu lintas bukan sekadar pelengkap jalan, melainkan bagian penting dari upaya melindungi keselamatan masyarakat. Kalau memang terdapat titik rawan kecelakaan, seharusnya ada langkah antisipasi dari instansi yang memiliki kewenangan,” tegas Amar.
Sorotan tersebut secara khusus ditujukan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Buol, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta instansi penyelenggara jalan sesuai status dan kewenangan masing-masing.
Amar juga mendesak agar pemerintah daerah bersama instansi terkait segera turun langsung melakukan peninjauan terhadap kondisi jalan di Kecamatan Paleleh dan Kecamatan Gadung. Langkah tersebut diperlukan untuk mengidentifikasi titik-titik yang membutuhkan pemasangan rambu peringatan maupun fasilitas keselamatan lainnya.
Adapun sejumlah tuntutan yang disampaikan kepada pemerintah dan instansi terkait meliputi:
- Melakukan survei serta pemetaan terhadap seluruh titik jalan yang berpotensi rawan kecelakaan di Kecamatan Paleleh dan Kecamatan Gadung.
- Segera memasang rambu-rambu peringatan pada tikungan tajam, tanjakan, turunan, persimpangan, serta lokasi dengan tingkat risiko kecelakaan tinggi.
- Mengevaluasi kondisi infrastruktur jalan, termasuk marka jalan, penerangan, dan fasilitas keselamatan bagi pengguna jalan.
- Meningkatkan koordinasi antara Dinas Perhubungan, Dinas PUPR, kepolisian, serta instansi penyelenggara jalan.
- Membuka ruang pengaduan masyarakat agar warga dapat melaporkan titik-titik jalan yang membutuhkan perhatian pemerintah.
Amar menegaskan, keselamatan berlalu lintas memang merupakan tanggung jawab bersama. Namun, pemerintah dan instansi yang memiliki kewenangan tidak boleh mengabaikan tanggung jawabnya dalam memberikan pelayanan serta perlindungan kepada masyarakat.
Menurutnya, masyarakat Kecamatan Paleleh dan Kecamatan Gadung berhak mendapatkan fasilitas jalan yang memperhatikan aspek keselamatan. Pemerintah daerah diharapkan tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik jalan, tetapi juga memastikan tersedianya perlengkapan keselamatan yang memadai.
“Keselamatan pengguna jalan harus menjadi prioritas, bukan menunggu kecelakaan menjadi alasan untuk melakukan pembenahan. Jangan sampai kelalaian dalam aspek pencegahan justru berujung pada kerugian dan terancamnya keselamatan masyarakat,” tutup Amar.
Kini, masyarakat menantikan langkah nyata Pemerintah Kabupaten Buol dan instansi terkait untuk menindaklanjuti persoalan tersebut. Jangan sampai persoalan minimnya rambu lalu lintas terus dibiarkan hingga berpotensi menimbulkan korban jiwa.
