PressureNews.Com, GORONTALO – Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Kabupaten Paniai (IPMAPA) bersama Solidaritas Mahasiswa Papua di Kota Studi Gorontalo menyampaikan pernyataan sikap terkait situasi keamanan, persoalan investasi, dan kondisi sosial masyarakat di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah.
Dalam pernyataan sikap yang dikeluarkan di Gorontalo, Kamis (5/11/2026), mahasiswa menyoroti situasi di tiga distrik, yakni Ekadide, Aweida, dan Komopa, termasuk Kampung Tuguwai serta wilayah Komopa dan Ekadide.
Mahasiswa menilai persoalan keamanan dan pembangunan di Tanah Papua harus dilihat dari perspektif perlindungan hak asasi manusia (HAM), penghormatan terhadap hak masyarakat adat, serta jaminan keselamatan masyarakat sipil.
Mereka menegaskan bahwa masyarakat Paniai memiliki hak untuk hidup aman tanpa rasa takut, berkebun tanpa ancaman, memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan, serta menikmati kekayaan alam di atas tanah leluhur mereka sendiri.
“Di tengah berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, kami mempertanyakan arah kebijakan pemerintah apabila pendekatan keamanan, kepentingan investasi, dan kegiatan seremonial justru lebih menonjol daripada penyelesaian persoalan mendasar rakyat,” demikian salah satu poin dalam pernyataan sikap tersebut.
IPMAPA dan solidaritas mahasiswa Papua juga menegaskan bahwa Paniai bukan sekadar wilayah untuk kepentingan keamanan maupun investasi, melainkan tanah kehidupan, tanah leluhur, dan masa depan masyarakat adat Papua.
Dalam tuntutannya, mahasiswa mendesak penarikan pasukan militer dari Kampung Tuguwai, Komopa, serta permukiman masyarakat sipil yang menurut mereka tidak memerlukan penempatan pasukan militer.
Mereka juga meminta adanya audit menyeluruh dan transparan terhadap aktivitas perusahaan di Blok Wabu maupun perusahaan lain yang beroperasi di Tanah Papua.
Selain itu, mahasiswa menyatakan penolakan terhadap investasi yang dinilai mengabaikan hak masyarakat adat, tanah ulayat, kelestarian lingkungan hidup, serta keselamatan masyarakat.
Menurut mereka, setiap kebijakan investasi di Tanah Papua harus memperhatikan hak-hak masyarakat adat dan melibatkan masyarakat yang terdampak secara bermakna.
Tidak hanya menyoroti persoalan militer dan investasi, IPMAPA bersama solidaritas mahasiswa Papua juga menolak segala bentuk kekerasan, intimidasi, serta tindakan sewenang-wenang terhadap masyarakat sipil.
Mereka mendesak dilakukannya penyelidikan independen terhadap setiap dugaan pelanggaran HAM di Kabupaten Paniai.
Mahasiswa juga meminta pemerintah menghentikan kegiatan seremonial dan pencitraan yang dinilai tidak disertai penyelesaian konkret terhadap persoalan masyarakat.
Dalam pernyataan tersebut, pemerintah didesak memberikan jaminan terhadap hak dasar masyarakat Paniai, terutama akses pendidikan, kesehatan, keamanan, dan kehidupan yang layak.
Selanjutnya, mahasiswa mendesak pembukaan ruang dialog damai yang melibatkan masyarakat adat dan seluruh pihak terkait untuk mencari penyelesaian atas berbagai persoalan di Kabupaten Paniai.
Mereka juga menuntut transparansi terhadap seluruh kebijakan keamanan dan investasi yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat adat Papua.
IPMAPA dan solidaritas mahasiswa Papua Kota Studi Gorontalo menyatakan bahwa pernyataan sikap tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral dan intelektual mahasiswa dalam menyuarakan kepentingan rakyat, memperjuangkan keadilan, serta mendorong penyelesaian persoalan secara damai dan bermartabat.
Menutup pernyataan sikapnya, mahasiswa menyerukan agar wilayah Ekadide, Tuguwai, dan Komopa mendapatkan jaminan keamanan serta kedamaian bagi seluruh masyarakat.
“Ekadide, Tuguwai, dan Komopa berhak atas kedamaian!” pungkas mahasiswa.
