PressureNews, Gorontalo — Ucapan selamat datang dan selamat bertugas disampaikan kepada Kapolda Gorontalo yang baru, Irjen Pol. Nurworo Dono, S.I.K., yang baru dilantik untuk memimpin Kepolisian Daerah (Polda) Gorontalo.
Kehadiran Kapolda Gorontalo yang baru diharapkan dapat membawa perubahan dalam penanganan berbagai persoalan hukum di wilayah Provinsi Gorontalo, yang mencakup enam wilayah hukum Polres.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI), khususnya yang diduga masih marak terjadi di sejumlah titik di wilayah Bualemo dan Pohuwato.
Menurut seorang putra Pohuwato Wawan Hatama,aktivitas pertambangan tersebut perlu mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum. Ia menilai terdapat dugaan bahwa sejumlah aktivitas pertambangan melibatkan pelaku usaha dari luar daerah, sementara masyarakat lokal justru lebih banyak menerima dampak dari aktivitas tersebut.
“Dengan hadirnya Kapolda Gorontalo yang baru, kami berharap ada perubahan dalam penanganan persoalan PETI. Penindakan perlu dilakukan secara tegas dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” ujarnya.
Ia juga berharap Kapolda Gorontalo dapat melakukan pengawasan secara rutin terhadap personel di berbagai satuan, sebagai bagian dari upaya mencegah potensi pelanggaran maupun dugaan keterlibatan oknum dalam memberikan perlindungan kepada pelaku usaha pertambangan ilegal.
Menurutnya, pengawasan internal penting dilakukan agar seluruh personel Polda Gorontalo dan jajaran benar-benar menjalankan tugas sesuai aturan serta tidak menyalahgunakan kewenangan.
“Harapan kami, Kapolda yang baru dapat memastikan seluruh anggota menjalankan tugas secara profesional dan tidak ada oknum yang melakukan backing terhadap aktivitas yang melanggar hukum,” katanya.
Ia menambahkan, persoalan PETI bukan hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga menyangkut dampak sosial dan lingkungan yang dirasakan masyarakat di sekitar lokasi pertambangan.
Karena itu, kehadiran Kapolda Gorontalo yang baru diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan, penegakan hukum, serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat dalam menangani persoalan pertambangan tanpa izin di wilayah Gorontalo.
