Gorontalo, PressureNews — 06 Oktober 2026 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat UIN Sultan Amai Gorontalo menyampaikan apresiasi atas langkah Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Gorontalo yang telah mengeluarkan surat rekomendasi sanksi terhadap anggota DPRD yang tercatat tidak menghadiri rapat paripurna sebanyak lima kali.
Langkah ini merupakan salah satu poin yang menjadi tuntutan PMII UIN Sultan Amai Gorontalo dalam aksi demonstrasi yang dilaksanakan di depan Kantor DPRD Kabupaten Gorontalo pada Selasa, 06 Oktober 2026.
Aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian dan kontrol sosial mahasiswa terhadap kinerja serta tanggung jawab wakil rakyat. Bagi kami, kehadiran anggota DPRD dalam rapat paripurna bukan sekadar persoalan administratif, melainkan bagian dari tanggung jawab moral dan konstitusional dalam menjalankan mandat yang diberikan oleh masyarakat.
PMII UIN Sultan Amai Gorontalo menilai bahwa ketidakhadiran anggota DPRD secara berulang dalam rapat paripurna harus menjadi perhatian serius. Sebab, setiap anggota DPRD memiliki kewajiban untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagai representasi masyarakat serta memastikan proses penyelenggaraan pemerintahan dan legislasi daerah berjalan secara optimal.
Supandri Suko mengatakan Alhamdulillah, tuntutan yang kami suarakan hari ini mendapatkan respons konkret. Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Gorontalo telah mengeluarkan surat rekomendasi sanksi. Bagi PMII, hal ini merupakan langkah awal yang patut diapresiasi sekaligus menjadi bukti bahwa suara masyarakat dan mahasiswa dalam mengawal lembaga legislatif tidak boleh diabaikan.
Namun demikian, PMII UIN Sultan Amai Gorontalo menegaskan bahwa keluarnya rekomendasi sanksi bukanlah akhir dari perjuangan. Kami akan terus mengawal proses tersebut agar rekomendasi yang telah dikeluarkan dapat ditindaklanjuti secara transparan, objektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kami berharap langkah Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Gorontalo ini menjadi momentum untuk memperkuat kedisiplinan, integritas, dan akuntabilitas seluruh anggota DPRD dalam menjalankan amanah rakyat.
PMII UIN Sultan Amai Gorontalo akan terus berdiri bersama masyarakat, menjalankan fungsi kontrol sosial, dan memastikan setiap kebijakan serta kinerja lembaga publik tetap berada dalam koridor kepentingan rakyat.
