POHUWATO, PRESSURE NEWS.COM – Persoalan sengketa kepemilikan tanah di Desa Karya Baru, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato, mulai menjadi perhatian setelah muncul klaim kepemilikan berdasarkan hibah terhadap sebidang lahan yang menurut keterangan pihak pembeli telah diperjualbelikan sejak tahun 2021.
Berdasarkan salinan dokumen yang diterima redaksi, terdapat Surat Keterangan Jual Beli yang diterbitkan Pemerintah Desa Karya Baru tertanggal 4 Juni 2021 dengan Nomor 593.2/DKB-DGL/193/VI/2021.
Dalam dokumen tersebut, tercantum pihak penjual berinisial S.K. dan pihak pembeli berinisial H.S. dengan objek tanah yang berlokasi di Dusun II Tutukai, Desa Karya Baru, Kecamatan Dengilo. Kamis (12/11/2026)
Surat tersebut menerangkan bahwa transaksi jual beli dilakukan dengan nilai sebesar Rp160.000.000. Luas tanah sebagaimana tercantum dalam denah lokasi mencapai 24.419 meter persegi atau sekitar 2,44 hektare.
Dokumen itu juga memuat keterangan mengenai penguasaan tanah oleh pihak penjual sejak tahun 2000, serta ditandatangani kedua belah pihak, disaksikan sejumlah saksi, dan diketahui oleh kepala desa saat itu.
Menariknya, dalam salah satu poin surat tersebut disebutkan bahwa tanah pada saat pembuatan surat dinyatakan tidak dalam keadaan sengketa, tidak dijadikan jaminan utang, serta bukan merupakan harta warisan yang belum terbagi.
Namun, setelah transaksi berlangsung, persoalan kepemilikan tanah tersebut kini dipersoalkan oleh pihak lain yang mendasarkan klaimnya pada dugaan pemberian tanah melalui hibah.
Pihak pembeli mempertanyakan dasar munculnya klaim tersebut. Mereka meminta kejelasan mengenai siapa pemberi dan penerima hibah, kapan proses hibah dilakukan, serta dokumen apa yang menjadi dasar klaim kepemilikan tersebut.
Persoalan ini disebut telah bergulir melalui proses persidangan di Pengadilan Negeri Marisa. Berdasarkan keterangan pihak pembeli, gugatan dari pihak yang mengklaim tanah tersebut telah dikabulkan oleh pengadilan tingkat pertama.
Meski demikian, pihak pembeli menyatakan masih menempuh upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi karena tidak menerima putusan tersebut.
Dengan demikian, proses hukum masih menjadi bagian penting dalam menentukan penyelesaian sengketa kepemilikan tanah tersebut.
Pembeli Minta Pemerintah Daerah Turun Tangan
Di tengah berlangsungnya persoalan hukum, pihak pembeli berharap Pemerintah Kabupaten Pohuwato tidak tinggal diam dan dapat memfasilitasi koordinasi dengan instansi terkait untuk menelusuri riwayat serta administrasi kepemilikan tanah tersebut.
Mereka juga berharap Kantor Pertanahan (BPN) dapat memberikan penjelasan sesuai kewenangannya terkait data pertanahan dan dokumen yang berkaitan dengan objek sengketa.
Selain persoalan kepemilikan, muncul pula informasi mengenai dugaan aktivitas pertambangan di atas lahan yang sedang disengketakan.
Pihak pembeli mengaku keberatan apabila aktivitas pertambangan terus berlangsung sementara proses hukum masih berjalan. Mereka berharap instansi berwenang melakukan pemeriksaan terhadap aktivitas tersebut serta memperhatikan kondisi objek tanah agar tidak mengalami perubahan fisik yang berpotensi menimbulkan persoalan lebih lanjut.
Mereka juga meminta agar aktivitas di lokasi dapat dihentikan sementara melalui langkah yang sesuai dengan ketentuan hukum hingga persoalan kepemilikan memperoleh kepastian.
Hingga berita ini disusun, redaksi Pressure News.com belum melakukan verifikasi langsung ke lokasi maupun memperoleh keterangan dari pihak yang mengklaim tanah berdasarkan hibah, pemerintah desa, dan pihak yang diduga melakukan aktivitas pertambangan.
Redaksi juga belum memperoleh salinan lengkap putusan Pengadilan Negeri Marisa maupun dokumen resmi pendaftaran banding untuk memastikan perkembangan terakhir perkara tersebut.
Oleh karena itu, seluruh keterangan mengenai klaim kepemilikan, proses jual beli, dan dugaan aktivitas pertambangan masih memerlukan penelusuran serta konfirmasi lebih lanjut.
Pressure News.com membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi seluruh pihak terkait guna memastikan persoalan ini dapat diberitakan secara berimbang, objektif, dan berdasarkan fakta.
Persoalan ini diharapkan mendapat perhatian pemerintah serta instansi berwenang agar riwayat kepemilikan tanah dapat ditelusuri secara transparan dan penyelesaiannya berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Pewarta : Yarman
