PressureNews.com, BOALEMO — Aliansi Gerakan Rakyat Melawan (GERAM) melontarkan kritik keras terhadap kinerja Polres Boalemo dalam menangani persoalan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang hingga saat ini masih menjadi persoalan serius di Kabupaten Boalemo, khususnya di kawasan Saritani, Kecamatan Wonosari, dan Tangga Barito, Kecamatan Dulupi.
GERAM menilai bahwa penanganan aktivitas PETI di Kabupaten Boalemo belum menunjukkan perkembangan yang memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Persoalan pertambangan ilegal yang terus menjadi sorotan publik seharusnya menjadi perhatian serius aparat penegak hukum, bukan justru dibiarkan berlarut-larut tanpa kejelasan penyelesaian.
Aktivis Mahasiswa Aliansi GERAM, Masruh Punuh, mempertanyakan keseriusan Polres Boalemo dalam mengungkap aktor utama di balik aktivitas pertambangan ilegal tersebut. Menurutnya, penegakan hukum tidak boleh hanya berhenti pada penindakan terhadap aktivitas di lapangan, sementara pihak-pihak yang diduga menjadi pemilik alat berat, pemodal, dan pihak yang memperoleh keuntungan dari aktivitas PETI belum terungkap secara transparan.
GERAM juga menyoroti keberadaan sejumlah alat berat yang sebelumnya diamankan oleh Polres Boalemo dari lokasi yang diduga berkaitan dengan aktivitas PETI. Hingga saat ini, publik masih membutuhkan penjelasan terbuka mengenai perkembangan penanganan perkara tersebut, termasuk siapa pemilik alat berat, siapa pihak yang mendanai operasionalnya, serta sejauh mana proses hukum terhadap pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab.
“Jangan sampai penegakan hukum hanya tajam kepada pelaku kecil di lapangan, tetapi tumpul ketika berhadapan dengan pihak-pihak yang memiliki modal dan kekuatan di belakang aktivitas PETI. Kami mempertanyakan, sampai di mana keseriusan Polres Boalemo mengungkap siapa pemilik serta pemodal alat berat tersebut?” tegas Masruh Punuh.
Menurut GERAM, keberadaan alat berat yang telah diamankan semestinya menjadi pintu masuk bagi penyidik untuk membongkar jaringan pertambangan ilegal secara menyeluruh. Tidak cukup hanya mengamankan barang bukti, tetapi harus ada perkembangan penyidikan yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Di sisi lain, aktivitas PETI di kawasan Saritani, Kecamatan Wonosari, dan Tangga Barito, Kecamatan Dulupi, juga menjadi persoalan yang membutuhkan perhatian serius. GERAM mempertanyakan langkah konkret Polres Boalemo dalam memastikan aktivitas pertambangan ilegal tersebut tidak terus berlangsung dan menimbulkan kerusakan lingkungan yang semakin luas.
Bahkan, berdasarkan informasi dan keluhan yang disampaikan masyarakat kepada GERAM, masih terdapat beberapa unit alat berat yang diduga sementara beroperasi di kedua kawasan tersebut. Informasi ini semakin memperkuat pertanyaan publik terhadap efektivitas pengawasan dan penegakan hukum oleh Polres Boalemo.
Lebih ironis lagi, GERAM menyoroti adanya sejumlah lokasi yang sebelumnya telah dilakukan penertiban oleh aparat penegak hukum, sementara kawasan Saritani dan Tangga Barito justru dinilai belum mendapatkan penertiban secara maksimal. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai konsistensi dan pemerataan penegakan hukum terhadap aktivitas PETI di Kabupaten Boalemo.
Masruh Punuh menegaskan bahwa aparat penegak hukum tidak boleh melakukan penindakan secara selektif. Jika penertiban dapat dilakukan di sejumlah lokasi, seharusnya tidak ada alasan bagi aparat untuk mengabaikan kawasan lain yang juga diduga menjadi tempat berlangsungnya aktivitas pertambangan ilegal.
“Polres Boalemo jangan tebang pilih dalam menegakkan hukum. Jangan hanya berani menertibkan beberapa lokasi, sementara Saritani dan Tangga Barito seolah-olah luput dari perhatian. Jika memang komitmen pemberantasan PETI menjadi prioritas, maka semua lokasi harus mendapatkan perlakuan hukum yang sama. Jangan sampai masyarakat menilai ada pembiaran terhadap aktivitas tertentu,” tegasnya.
GERAM menilai bahwa masyarakat tidak membutuhkan sekadar pernyataan bahwa perkara sedang ditangani. Masyarakat membutuhkan bukti nyata berupa perkembangan penyidikan, pengungkapan aktor utama, penindakan terhadap pihak yang bertanggung jawab, serta langkah konkret untuk menghentikan aktivitas PETI.
“Sudah terlalu lama persoalan PETI di Boalemo menjadi perhatian masyarakat. Jangan sampai publik terus disuguhi pernyataan penegakan hukum, sementara persoalan di lapangan tidak kunjung mendapatkan penyelesaian. Jika alat berat sudah diamankan, lantas mengapa identitas pemilik dan pihak yang diduga menjadi pemodalnya belum mendapatkan kejelasan di hadapan publik?” lanjutnya.
GERAM menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar persoalan aktivitas pertambangan tanpa izin, melainkan menyangkut kerusakan lingkungan, kepentingan masyarakat, dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
“Kami ingin melihat keberanian aparat dalam mengungkap siapa aktor di balik PETI, siapa pemilik alat berat, dan siapa yang membiayai seluruh aktivitas tersebut. Jangan ada tebang pilih, jangan ada pembiaran, dan jangan ada perlakuan berbeda dalam penegakan hukum. GERAM akan terus melakukan kontrol sosial dan mengawal persoalan PETI di Kabupaten Boalemo sampai ada kejelasan dan pertanggungjawaban hukum,” tutup Masruh Punuh.
