PressureNews.com, GORONTALO – Rentetan dugaan kasus pelecehan seksual yang mencuat di lingkungan Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Gorontalo kian menjadi sorotan publik.
Persoalan ini tidak lagi dapat dipandang sebagai insiden individual semata, melainkan harus menjadi alarm serius bagi seluruh jajaran pimpinan kampus untuk mengevaluasi sistem pengawasan, tata kelola kelembagaan, serta mekanisme perlindungan terhadap mahasiswa.
Belum tuntasnya polemik dugaan kasus yang sebelumnya menyeret nama Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo, kini kembali muncul dugaan pelecehan seksual yang melibatkan seorang oknum dosen berinisial LH.
Kemunculan kasus demi kasus tersebut memunculkan pertanyaan serius: sejauh mana komitmen institusi pendidikan ini dalam menjamin keamanan dan melindungi seluruh sivitas akademika dari tindakan kekerasan seksual?
Sorotan keras datang dari aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Andi Taufik. Ia menilai, persoalan tersebut merupakan tamparan serius bagi dunia pendidikan, terlebih bagi institusi yang membawa identitas dan nilai-nilai keislaman serta berafiliasi dengan organisasi keagamaan besar seperti Nahdlatul Ulama.
Menurut Andi, identitas keagamaan semestinya tidak berhenti sebagai simbol kelembagaan, slogan, ataupun atribut formal. Nilai-nilai moral, integritas, penghormatan terhadap martabat manusia, dan perlindungan terhadap kelompok rentan harus benar-benar diwujudkan dalam praktik penyelenggaraan pendidikan.
“Jangan sampai institusi yang membawa nama besar organisasi keagamaan justru gagal menghadirkan ruang pendidikan yang aman dan bermartabat. Kampus seharusnya menjadi tempat membangun intelektualitas sekaligus menjaga kehormatan dan keselamatan setiap orang, bukan ruang yang membuat mahasiswa merasa terancam,” tegas Andi Taufik.
Lebih jauh, Andi menilai bahwa berulangnya dugaan kasus pelecehan seksual di lingkungan kampus harus dibaca sebagai persoalan serius yang berpotensi menunjukkan lemahnya sistem pengawasan dan mekanisme pencegahan.
Apabila institusi hanya sibuk merespons kasus setelah menjadi konsumsi publik tanpa melakukan pembenahan mendasar, maka persoalan serupa berisiko terus berulang.
Baginya, penyelesaian kasus tidak cukup hanya dengan memberikan sanksi kepada individu yang terbukti melakukan pelanggaran. Evaluasi menyeluruh terhadap struktur kepemimpinan, sistem pengawasan, mekanisme pengaduan, serta perlindungan terhadap korban juga harus menjadi agenda mendesak.
Atas dasar itu, Andi mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengusut secara profesional setiap dugaan tindak pidana pelecehan seksual di lingkungan Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo. Ia meminta agar tidak ada perlakuan istimewa, intervensi, ataupun upaya melindungi pihak tertentu apabila ditemukan unsur pelanggaran hukum.
Selain itu, Andi meminta Kementerian Agama sebagai pihak yang perlu memperjelas kewenangan pembinaan dan pengawasannya terhadap perguruan tinggi tersebut agar segera melakukan evaluasi kelembagaan secara menyeluruh.
Ia juga mendesak agar pihak berwenang memastikan adanya pembenahan struktural, termasuk evaluasi terhadap jajaran pimpinan apabila ditemukan kelalaian atau kegagalan dalam menjalankan tanggung jawab institusional.
“Jangan menunggu muncul korban berikutnya baru kemudian bergerak. Keselamatan mahasiswa harus menjadi prioritas utama. Setiap dugaan harus ditangani secara transparan, korban wajib dilindungi, dan siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran harus diberikan sanksi tegas tanpa pandang bulu,” lanjutnya.
Andi menegaskan, nama besar Nahdlatul Ulama dan identitas keagamaan yang melekat pada institusi tersebut tidak boleh dijadikan tameng untuk menghindari evaluasi maupun pertanggungjawaban publik.
Kini publik menunggu keberanian dan keseriusan pihak kampus serta pemangku kebijakan untuk menjawab persoalan ini. Sebab, kehormatan sebuah perguruan tinggi tidak diukur dari besarnya nama organisasi yang menaunginya, melainkan dari kemampuannya menjaga integritas, melindungi mahasiswa, dan memastikan kampus benar-benar menjadi ruang pendidikan yang aman bagi semua.
