PRESSURENEWS.COM,GORONTALO — Perbedaan pandangan mengenai pembagian kewenangan pengelolaan pertambangan dan perlindungan masyarakat mencuat di antara pimpinan daerah di Pulau Sulawesi. Hal ini mengemuka dalam pembahasan mengenai sejauh mana pemerintah daerah dapat mengambil peran atas aktivitas korporasi pertambangan di wilayahnya.
Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, menekankan kepatuhan penuh terhadap hierarki regulasi dan batasan kewenangan pemerintah pusat. Beliau menegaskan bahwa tata kelola pertambangan sepenuhnya merupakan ranah kementerian terkait, sehingga pemerintah daerah tidak memiliki porsi untuk mengintervensi
“Saya tidak punya kewenangan. Memang urusannya ini urusan Menteri. Saya tidak bisa mencampuri. Kalau saya mencampuri, justru saya yang salah,” ujar Gubernur Gusnar Ismail.
Sikap berbeda ditunjukkan oleh Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, yang menilai persoalan pertambangan tidak boleh disikapi secara kaku dari kacamata pembagian kewenangan birokrasi semata. Menurutnya, hak keselamatan masyarakat harus menjadi landasan utama dalam pengambilan keputusan.
“Persoalan pertambangan tidak boleh dilihat semata dari aspek kewenangan yang jadi ranah pemerintah pusat. Keselamatan rakyat adalah undang-undang yang tertinggi di republik ini,” tegas Anwar Hafid.
Dua cara pandang tersebut memicu diskusi publik mengenai efektivitas otonomi daerah dan tanggung jawab moral kepala daerah saat berhadapan dengan regulasi pusat maupun kepentingan korporasi. Perdebatan ini menjadi cerminan dinamika tata kelola sumber daya alam di daerah yang berdampak langsung pada masyarakat lokal.
