PressureNews.Com, Sulawesi Tengah — Aliansi Gerakan Mahasiswa Peduli Rakyat (GEMPAR) mendesak aparat penegak hukum (APH) dan Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong untuk segera mengambil langkah tegas terhadap aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Sijoli. Lokasi tambang yang dikenal warga dengan sebutan “Lubang Ambulans” tersebut dinilai telah membahayakan keselamatan jiwa dan merusak kelestarian lingkungan.
GEMPAR menegaskan bahwa persoalan di Desa Sijoli bukan lagi sekadar pelanggaran administrasi pertambangan biasa, melainkan ancaman nyata bagi keselamatan manusia dan wujud kelalaian negara. Oleh karena itu, apabila aktivitas penambangan tersebut terbukti ilegal dan membahayakan warga, tidak ada alasan bagi pihak berwenang untuk menunda penindakan.
Dalam keterangannya, aliansi mahasiswa ini menyoroti pola penegakan hukum yang kerap hanya menyasar para pekerja kecil di lapangan. GEMPAR mendesak APH agar berani membongkar seluruh rantai operasional PETI, mulai dari pemodal, pengawas, pemilik lahan, hingga pihak penyokong logistik dan bahan bakar minyak.
Selain itu, GEMPAR mempertanyakan keseriusan aparat dalam menelusuri dugaan kecelakaan kerja yang pernah terjadi di area lokasi penambangan tersebut. Publik berhak mendapatkan kejelasan serta transparansi mengenai sejauh mana proses hukum dan penertiban telah berjalan.
Klarifikasi atas beredarnya nama berinisial Daeng B dan Mas M yang diduga kuat mengendalikan operasional tambang tersebut juga menjadi perhatian utama. Mahasiswa mendesak agar penegak hukum memanggil dan memeriksa pihak-pihak terkait secara transparan tanpa mengabaikan asas praduga tak bersalah.
Persoalan ini memicu GEMPAR melayangkan lima tuntutan utama kepada pemerintah daerah dan penegak hukum. Tuntutan tersebut mencakup penertiban segera lokasi tambang, pengusutan aktor intelektual, pemeriksaan dugaan pembiaran oleh oknum pejabat, pemenuhan hak korban kecelakaan tambang, hingga pemulihan kerusakan lingkungan.
Aliansi GEMPAR menegaskan tidak akan berhenti pada sebatas lontaran kritik atau penyampaian rilis pers di media massa semata. Apabila dalam waktu dekat tidak ada tindakan nyata di lapangan, mahasiswa siap mengonsolidasikan kekuatan massa untuk menggelar aksi unjuk rasa secara damai.
Aksi unjuk rasa tersebut digagas sebagai instrumen kontrol sosial serta desakan terbuka agar penanganan PETI Desa Sijoli tidak berlarut-larut tanpa kepastian hukum. Pihak berwenang diminta membuktikan komitmennya dalam menegakkan hukum secara adil dan tidak tebang pilih.
Pihak GEMPAR menekankan bahwa upaya memobilisasi massa dan mengawal kasus ini murni didasari oleh kepedulian terhadap keselamatan rakyat. Mahasiswa tidak ingin menunggu jatuhnya korban jiwa berikutnya hanya untuk melihat keseriusan negara dalam menindak aktivitas tambang ilegal.
Melalui sikap resminya, Aliansi GEMPAR berkomitmen untuk terus mengawal proses hukum ini hingga tuntas. Keselamatan warga serta keberlanjutan lingkungan hidup di Kabupaten Parigi Moutong harus menjadi prioritas utama di atas kepentingan ekonomi pihak-pihak tertentu.
