PressureNews, TOLITOLI (SULAWESI TENGAH) – Maraknya dugaan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di sejumlah wilayah Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah, mulai menuai sorotan dari kalangan aktivis.
Aktivis Sulawesi Tengah, Amar, secara terbuka mendesak Kapolda Sulawesi Tengah agar melalui Kapolres Tolitoli, AKBP Raden Mahendra, S.H., S.I.K., segera mengambil langkah konkret untuk melakukan penertiban terhadap aktivitas pertambangan yang diduga berlangsung tanpa izin tersebut.
Desakan ini disampaikan sebagai bentuk dorongan kepada jajaran kepolisian agar menjalankan upaya pemberantasan PETI sesuai dengan kebijakan dan arahan Kapolri dalam memberantas praktik pertambangan ilegal di seluruh wilayah Indonesia.
Menurut Amar, aparat penegak hukum (APH) di wilayah Kabupaten Tolitoli perlu menunjukkan langkah nyata dalam menindaklanjuti informasi mengenai aktivitas PETI, termasuk yang diduga berlangsung di Desa Mulia Sari, Kecamatan Lampasio, Kabupaten Tolitoli.
Ia menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak boleh hanya menjadi perhatian sesaat, tetapi harus ditindaklanjuti melalui penyelidikan dan penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
“Jangan sampai persoalan PETI ini terus berulang tanpa ada penanganan yang jelas. Kami meminta Kapolres Tolitoli dan Kapolda Sulawesi Tengah memberikan perhatian serius terhadap aktivitas pertambangan yang diduga tidak memiliki izin,” tegas Amar.
Sorotan terhadap aktivitas PETI di Desa Mulia Sari semakin menguat setelah beredarnya informasi mengenai dugaan keterlibatan sejumlah pihak yang disebut-sebut menjadi pemodal di balik kegiatan pertambangan emas tersebut.
Berdasarkan informasi awal yang dihimpun, terdapat dua nama berinisial U dan M yang diduga memiliki keterkaitan dengan pembiayaan aktivitas pertambangan di kawasan tersebut.
Meski demikian, informasi mengenai dugaan keterlibatan kedua pihak tersebut masih perlu ditelusuri dan diverifikasi lebih lanjut oleh aparat penegak hukum. Hingga saat ini, belum dapat dipastikan kebenaran informasi tersebut maupun sejauh mana keterlibatan pihak-pihak yang disebutkan.
Belajar dari Penertiban PETI di Bodi, Kabupaten Buol
Amar juga mengingatkan agar penanganan PETI di Kabupaten Tolitoli tidak mengulangi persoalan yang sebelumnya menjadi sorotan di wilayah Bodi, Kecamatan Paleleh Barat, Kabupaten Buol.
Ia menyinggung adanya informasi dan dugaan mengenai berkurangnya barang bukti alat berat yang sebelumnya dikaitkan dengan kegiatan penertiban PETI di wilayah tersebut.
Menurutnya, pengawasan terhadap barang bukti harus dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan agar tidak menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat.
“Jangan sampai penertiban hanya sebatas kegiatan di lapangan, sementara tindak lanjut dan pengawasan barang buktinya tidak jelas. Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa setiap proses penegakan hukum berjalan secara transparan,” ungkapnya.
Amar menegaskan dirinya akan terus mengawal perkembangan penanganan dugaan PETI di wilayah Kabupaten Tolitoli, termasuk mendesak adanya keterbukaan informasi mengenai langkah-langkah yang dilakukan aparat penegak hukum.
Ia berharap Kapolres Tolitoli bersama Kapolda Sulawesi Tengah dapat memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut, mulai dari pemeriksaan lokasi, penelusuran dugaan pemodal, hingga proses hukum apabila ditemukan unsur pelanggaran.
Menurutnya, penertiban PETI bukan semata-mata persoalan penegakan hukum, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup, keselamatan masyarakat, serta kepastian hukum di wilayah Sulawesi Tengah.
PressureNews | 16 November 2026
Penerbit : F. M








