Pohuwato, Pressure News.com – Aktivitas pertambangan emas yang diduga ilegal kembali ditemukan di Kabupaten Pohuwato. Kali ini, satu unit alat berat jenis ekskavator merek Kobelco terpantau berada di lokasi tambang Ilota, Kompleks Tower, Desa Karya Baru, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato, Rabu (14/10/2026).
Berdasarkan hasil investigasi awak media sekitar pukul 12.55 WITA, lokasi pertambangan tersebut diduga masuk dalam kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK). Hal ini diperkuat dengan hasil penelusuran melalui aplikasi pemetaan kawasan hutan yang menunjukkan titik lokasi berada pada area berwarna merah muda dengan klasifikasi HPK.
Dokumentasi lapangan mencatat titik koordinat 0.568582° LU dan 122.092435° BT. Di lokasi tersebut terlihat satu unit ekskavator Kobelco di antara tumpukan material batuan dan tanah yang telah mengalami penggalian.
Dari informasi yang dihimpun awak media, aktivitas pertambangan tersebut diduga dikelola oleh seorang warga Desa Karya Baru berinisial HT. Namun, legalitas pertambangan maupun keterlibatan pihak yang disebutkan masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut.
Temuan ini menjadi sorotan terhadap fungsi pengawasan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah III Pohuwato. Pasalnya, apabila aktivitas pertambangan tersebut benar berlangsung di kawasan HPK tanpa memenuhi ketentuan perizinan, maka kegiatan itu berpotensi melanggar aturan pertambangan dan kehutanan.
KPH Wilayah III Pohuwato didesak segera turun langsung melakukan pemeriksaan titik koordinat, memastikan status kawasan, serta mengambil langkah penertiban bersama instansi berwenang apabila ditemukan pelanggaran.
Jangan sampai kawasan hutan yang seharusnya berada dalam pengawasan pemerintah justru menjadi lokasi aktivitas pertambangan tanpa izin yang terus berlangsung tanpa tindakan nyata.
Selain KPH III, Polres Pohuwato juga diminta segera melakukan penyelidikan terhadap keberadaan ekskavator Kobelco tersebut, termasuk memeriksa operator, menelusuri kepemilikan alat berat, serta mengungkap pihak yang diduga menjadi pemodal maupun pengelola aktivitas pertambangan.
Jika terbukti terjadi tindak pidana, aparat kepolisian diharapkan melakukan penindakan tegas sesuai ketentuan hukum, termasuk penyitaan alat berat apabila memenuhi persyaratan hukum.
Sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan UU Minerba, sebagaimana telah diubah melalui UU Nomor 2 Tahun 2025, kegiatan penambangan tanpa izin yang diwajibkan dapat diancam pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.
Kini publik menanti keseriusan KPH Wilayah III dan Polres Pohuwato. Apakah aktivitas pertambangan yang diduga berlangsung di kawasan HPK tersebut segera ditindaklanjuti, atau justru kembali menjadi persoalan yang berlalu tanpa kejelasan penanganan?
Hingga berita ini diterbitkan, awak media masih berupaya memperoleh konfirmasi dari pihak HT, KPH Wilayah III Pohuwato, dan Polres Pohuwato. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak terkait.
