POHUWATO – Pressure news.com. Aktivitas pertambangan yang diduga berlangsung di kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Botudulanga, Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, kembali menjadi sorotan. Kali ini, temuan awak media saat melakukan investigasi langsung pada dini hari di lokasi pertambangan tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan serius mengenai pengawasan dan penegakan hukum di kawasan hutan.
Dalam investigasi tersebut, awak media menemukan sedikitnya dua unit alat berat yang berada di lokasi dan diduga digunakan untuk melakukan aktivitas pengerukan material pertambangan. Kondisi lokasi memperlihatkan area penggalian yang cukup luas, dengan bentang alam yang telah mengalami perubahan akibat aktivitas pengerukan tanah dan material bebatuan. Minggu (08/10/2026)
Investigasi yang dilakukan pada dini hari ini menjadi perhatian tersendiri. Sebab, aktivitas pertambangan di lokasi yang disinyalir masuk kawasan HPT tersebut perlu mendapat pemeriksaan serius dari instansi yang memiliki kewenangan di bidang kehutanan.
Pertanyaan mendasar yang kini muncul adalah apakah aktivitas pertambangan tersebut telah mengantongi perizinan dan persetujuan penggunaan kawasan hutan sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan? Jika tidak, atas dasar apa kegiatan pengerukan menggunakan alat berat tersebut dapat berlangsung?
Sorotan tajam kini diarahkan kepada Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Kehutanan Wilayah Sulawesi, khususnya Seksi Wilayah III Manado. Institusi ini diminta tidak sekadar menunggu laporan, tetapi segera mengambil langkah konkret dengan melakukan pemeriksaan langsung di kawasan Botudulanga.
Dua unit alat berat yang ditemukan di lokasi harus menjadi pintu masuk bagi Gakkum Kehutanan untuk mengungkap siapa pemilik alat berat, siapa pengelola kegiatan, siapa pemodal, serta pihak-pihak yang diduga mengendalikan aktivitas pertambangan tersebut.
Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pemeriksaan operator alat berat semata. Jika ditemukan adanya tindak pidana kehutanan, penyelidikan harus dikembangkan hingga menyentuh pihak yang diduga menjadi pemodal dan memperoleh keuntungan dari aktivitas tersebut.
Publik tentu tidak ingin melihat kawasan hutan terus mengalami kerusakan sementara penanganan dugaan pelanggaran hanya sebatas pemeriksaan administratif. Apalagi, kawasan HPT memiliki fungsi penting dalam pengelolaan sumber daya hutan dan perlindungan lingkungan.
Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Sulawesi juga diminta memastikan titik koordinat lokasi melalui pemeriksaan peta kawasan hutan dan pengecekan langsung di lapangan. Hal ini penting untuk memastikan apakah aktivitas tersebut benar berada di dalam kawasan HPT serta menentukan bentuk pelanggaran dan kewenangan penanganannya.
Apabila ditemukan bukti adanya aktivitas pertambangan yang melanggar ketentuan kehutanan, Gakkum diminta mengambil tindakan tegas sesuai prosedur hukum, termasuk mengamankan alat berat yang terbukti digunakan dalam tindak pidana.
Jangan sampai muncul kesan bahwa kawasan hutan dapat dikeruk menggunakan alat berat tanpa adanya konsekuensi hukum. Negara tidak boleh kalah oleh kepentingan modal apabila terbukti terdapat pelanggaran terhadap aturan perlindungan kawasan hutan.
Kini perhatian publik tertuju kepada Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Sulawesi. Masyarakat menunggu apakah temuan investigasi di Botudulanga ini akan ditindaklanjuti melalui pemeriksaan lapangan dan penyelidikan serius atau justru kembali menjadi persoalan yang tidak mendapatkan kepastian.
Gakkum Kehutanan jangan hanya hadir setelah kerusakan semakin parah. Jangan tunggu kawasan hutan habis dikeruk baru kemudian dilakukan penindakan.
Pressure News.com mendesak Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Sulawesi segera turun ke lokasi, memeriksa legalitas aktivitas pertambangan, menelusuri pemilik alat berat, serta mengungkap pihak-pihak yang diduga menjadi pemodal di balik kegiatan tersebut.
Kawasan hutan bukan ruang bebas untuk dieksploitasi tanpa aturan. Jika terbukti terjadi pelanggaran, penegakan hukum harus dilakukan secara transparan, profesional, dan tanpa pandang bulu.
Pressure News.com juga membuka ruang konfirmasi dan klarifikasi kepada Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Sulawesi maupun pihak pengelola pertambangan guna memastikan seluruh informasi yang berkembang dapat diuji dan dipertanggungjawabkan.
