PressureNews, GORONTALO – Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang melanda wilayah Provinsi Gorontalo dalam beberapa waktu terakhir semakin memicu keresahan luas di tengah masyarakat. Antrean panjang kendaraan yang mengular di berbagai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) menjadi pemandangan sehari-hari, menyebabkan aktivitas ekonomi warga terhambat dan distribusi logistik terganggu.
Kondisi ini semakin diperparah dengan dugaan adanya disparitas distribusi yang tidak merata. Di tengah jeritan masyarakat yang kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi, ditambah lagi dengan maraknya aktivitas perusahaan yang tidak lain menggunakan BBM,tentu bisa diduga kehadiran perusahaan di wilayah propinsi gorontalo dapat mengurangi Kuota BBM di Gorontalo, yang seharusnya diprioritaskan bagi kebutuhan masyarakat umum.
Menanggapi fenomena ini, tokoh masyarakat sekaligus pengamat kebijakan publik, Frans Mahabu, angkat bicara. Ia menegaskan bahwa krisis ini bukan sekadar masalah teknis, melainkan cerminan lemahnya pengawasan pemerintah terhadap distribusi energi di lapangan.
Frans Mahabu mendesak Gubernur Gorontalo untuk segera turun tangan secara langsung dan tidak membiarkan masyarakat terus terombang-ambing dalam antrean panjang.
“Gubernur harus segera mengambil sikap tegas. Jangan sampai negara kalah oleh kepentingan segelintir korporasi. Kita melihat maraknya aktivitas perusahaan di daerah ini tidak lepas dari penggunaan BBM, bisa didugayang dmengonsumsi kuota BBM yang seharusnya diperuntukkan bagi rakyat kecil.
Gubernur wajib melakukan inspeksi mendadak dan mengevaluasi alokasi BBM bagi sektor industri agar tidak terjadi kebocoran,” tegas Frans Mahabu.
Frans Mahabu juga menyoroti perlunya transparansi dari pihak terkait untuk mengurai persoalan ini. Menurutnya, ada beberapa langkah darurat yang harus diambil Pemerintah Provinsi:
Audit Distribusi: Melakukan audit menyeluruh terhadap penyaluran BBM di tiap SPBU guna memastikan tidak ada penyelundupan BBM bersubsidi ke perusahaan-perusahaan ilegal atau industri yang tidak berhak.
Ketegasan Regulasi: Menindak tegas perusahaan yang terbukti menyalahgunakan BBM bersubsidi untuk kepentingan operasional komersial.
Koordinasi Lintas Sektoral: Memanggil pihak Pertamina serta aparat penegak hukum untuk memastikan pasokan benar benar diperuntukan untuk masyarakat umum. Serta menambahkan jumlah kuota di Seluruh SPBU yang ada di propinsi Gorontalo agar pelayanan BBM kepada masyarakat tercukupi .
Krisis BBM di Gorontalo kini menjadi ujian nyata bagi kepemimpinan daerah dalam membela kepentingan rakyat di tengah gempuran kepentingan investasi. Masyarakat kini menanti keberanian Gubernur dalam merealisasikan desakan yang disampaikan oleh Frans Mahabu dan elemen masyarakat lainnya, guna memulihkan stabilitas energi di Bumi Serambi Madinah.
(P.W:Gusnar)
