PressureNews, JAKARTA & POHUWATO — Eskalasi konflik agraria dan lingkungan antara masyarakat penambang tradisional dengan pihak korporasi pertambangan di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, kini resmi dibawa ke Ibu Kota Negara. Menanggapi situasi yang kian meruncing dan tak kunjung menemui titik temu, Aliansi Pemuda Gorontalo bersiap menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di Jakarta untuk melayangkan tuntutan keras langsung ke pusat kekuasaan.
Aksi yang dijadwalkan berlangsung pada pukul 09.00 WIB s/d selesai ini akan memobilisasi sedikitnya 150 orang massa aksi dari unsur pemuda, mahasiswa berasal dari Gorontalo. Massa akan bergerak secara maraton menyambangi tiga titik krusial di Jakarta, yaitu Istana Presiden, Mabes Polri, serta Kantor Pusat PT Merdeka Copper Gold Tbk.
Dalam pernyataan sikap tertulisnya, massa aksi mendesak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk segera mengambil tindakan tegas dengan mengeluarkan instruksi penghentian sementara seluruh aktivitas operasional PT Merdeka Copper Gold / Pani Gold Mine (PGM) di wilayah Bumi Panua, Pohuwato.
Juru bicara aksi menyatakan bahwa polemik ini berakar dari proses pelimpahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) seluas 100 hektar milik KUD Darma Tani ke pihak korporasi yang dinilai cacat hukum dan tidak prosedural. Selain itu, masalah ganti rugi lahan tambang rakyat di dalam wilayah konsesi yang dianggap tebang pilih dan tidak adil, menjadi pemantik utama ketegangan yang terus membara hingga hari ini.
Gugat Kerusakan Lingkungan ke Kementerian Terkait
Tidak hanya kepada Presiden di Istana Negara, tuntutan juga dialamatkan langsung kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. Pemerintah pusat diminta tidak tutup mata dan segera menindak tegas manajemen Pani Gold Mine yang dituding telah merampas ruang hidup masyarakat lokal.
“Pihak perusahaan secara arogan atas nama negara telah merusak fasilitas penambang tradisional, mulai dari talang, panjura, hingga kamp-kamp milik rakyat yang menjadi sumber penghidupan utama mereka. Lebih dari itu, aktivitas pembukaan lahan mereka telah memicu kerusakan ekologis yang masif.
Aktivitas pembukaan lahan skala besar oleh perusahaan dituding menjadi penyebab utama terjadinya sedimentasi parah yang mengalir ke pemukiman dan merusak fasilitas serta rumah-rumah warga sekitar.
Akan menggeruduk Mabes Polri: Tuntut Evaluasi Kapolda Gorontalo dan Hentikan Kriminalisasi
Poin krusial lain yang menjadi sorotan tajam dan melatarbelakangi kedatangan massa ke Mabes Polri adalah desakan kepada Kapolri untuk segera mengevaluasi kinerja Kapolda Gorontalo. Mereka menilai Kapolda keliru dan terkesan defensif dalam memberikan pernyataan ke publik yang menyebut tidak ada tindak pidana kerusakan lingkungan oleh pihak perusahaan.
Menurut aliansi pemuda Gorontalo, pernyataan tersebut sangat kontradiktif dengan dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL) resmi milik Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Gorontalo, serta fakta riil di lapangan berupa banjir bandang pembawa sedimen tambang.
Di sisi lain, aliansi juga mengecam keras dugaan kriminalisasi terhadap para aktivis lingkungan di Pohuwato yang saat ini bergulir di daerah. Diketahui, Ketua Pemuda Muhammadiyah Pohuwato bersama rekan-rekannya baru-baru ini dipanggil untuk menjalani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh pihak kepolisian. Mereka dituduh menghalangi aktivitas perusahaan saat menggelar aksi unjuk rasa damai di depan gerbang PGM beberapa waktu lalu.
Aliansi Pemuda Gorontalo menegaskan bahwa aksi di Jakarta ini merupakan hulu dari perjuangan rakyat daerah. Jika aspirasi 150 massa aksi ini diabaikan oleh pemerintah pusat, Mabes Polri, maupun pihak manajemen Merdeka Copper Gold di Jakarta, mereka mengancam akan melipatgandakan gelombang massa dan melakukan konsolidasi total di tingkat nasional demi menyelamatkan ruang hidup masyarakat Pohuwato yang kian terpinggirkan.
