PressureNews, GORONTALO – Persatuan Pelajar Mahasiswa Popayato Barat Gorontalo atau PPMPB-G bersama aliansi masyarakat dan pemuda Popayato Serumpun menggelar Deklarasi Penolakan terhadap PT Lumintu Ageng Lestari Joyo Sabtu 11 Juli 2026.
Aksi ini menjadi bukti bahwa penolakan terhadap perusahaan Hutan Tanaman Energi seluas 38.000 hektare bukan hanya milik satu kelompok. PPMPB-G hadir bersama tokoh adat, warga desa, pelajar, mahasiswa, serta jaringan sipil Japesda, Trend Asia, dan Forest Watch Indonesia.
“PPMPB-G berdiri bukan untuk gaduh. Kami berdiri karena dipanggil oleh tanah ini. Kontribusi kami sederhana, mengawal rakyat, menjaga hutan, dan memastikan suara Popayato didengar sampai ke Jakarta,” tegas Ketua Umum PPMPB-G, Mustakim Lalesa.
Dalam orasinya Mustakim juga menyorot absennya DPRD Pohuwato saat deklarasi berlangsung. Padahal sebelumnya DPRD sudah menyatakan sikap menolak dalam Paripurna 30 Juni 2026 dan RDP 1 Juli 2026.
“Udara yang kita hirup, air yang kita minum, hasil alam yang kita makan, semua itu berkat dari hutan kita. Jangan sampai ada pengkhianat di antara kita, termasuk yang duduk di kursi dewan. Jika DPRD tidak mau mengawal, maka PPMPB-G bersama rakyat akan terus berdiri,” lanjut Mustakim.
PPMPB-G menilai masuknya PT Lumintu akan merusak fungsi hutan sebagai penyerap air, mengancam sumber air dan ladang masyarakat, serta mengusir satwa endemik Sulawesi. Selama izin belum dicabut, PPMPB-G bersama aliansi masyarakat dan pemuda akan terus menyuarakan penolakan.
