PressureNews, GORONTALO – Aliansi Pemerhati Lingkungan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di beberapa titik vital, termasuk Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) serta Mapolda Gorontalo. Massa aksi menuntut pertanggungjawaban pemerintah dan aparat penegak hukum (APH) terkait dugaan pembiaran aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang kian masif di Provinsi Gorontalo.
Kritik Tajam Terhadap Penegakan Hukum
Koordinator Lapangan, Khalifah Ridho, dalam orasinya menegaskan bahwa bencana banjir yang baru-baru ini menerjang wilayah Pohuwato adalah bukti nyata kerusakan lingkungan yang terstruktur. Menurutnya, negara telah lamban dalam menjaga kelestarian alam, sehingga rakyat kecil terpaksa menggantungkan hidup pada tambang ilegal demi menyambung hidup.
Ridho juga mengkritik keras operasi penertiban PETI yang dilakukan Kapolda Gorontalo bersama jajaran Forkopimda baru-baru ini. Ia menduga aksi tersebut hanyalah “dokumentasi pencitraan”.
“Ada kurang lebih 500 alat ekskavator yang beraktivitas di wilayah pertambangan, tapi hasil operasi Kapolda hanya mengamankan 4 alat. Ini sama sekali tidak masuk logika mahasiswa dan masyarakat terdampak,” tegas Ridho.
Dugaan Keterlibatan Oknum Pejabat
Aksi ini juga mengungkap dugaan keterlibatan oknum pejabat dalam lingkaran bisnis ilegal tersebut. Massa menyoroti adanya daftar pelaku usaha PETI yang diduga dibiarkan tanpa tindakan konkret. Bahkan, muncul dugaan serius yang mengarah pada Kepala Dinas DLHK Pohuwato sebagai penyuplai bahan bakar untuk aktivitas tambang ilegal. Aliansi menyebut hal ini sebagai “catatan hitam” bagi citra kelembagaan di Gorontalo.
Sorotan Terhadap Statmen Kapolda dan DLHK
Orator lainnya, Zakaria (Jack), mengkritisi pernyataan Kapolda Gorontalo yang menyimpulkan penyebab banjir di Desa Hulawa hanya berdasarkan pantauan drone. Jack mendesak agar Kapolda tidak terburu-buru mengambil kesimpulan sebelum menurunkan tim investigasi independen.
“Seharusnya dikaji secara ilmiah. Turunkan tim investigasi independen untuk mencari penyebab sebenarnya, jangan hanya menyimpulkan lewat pantauan udara tanpa pengetahuan mendalam soal lingkungan,” ujar Jack.
Sementara itu, Hidayat Musa menambahkan bahwa saat ini terjadi konflik saling tuding antara pihak perusahaan resmi dan pelaku PETI. Ia menegaskan bahwa keduanya sama-sama memberikan kontribusi terhadap kerusakan lingkungan. Hidayat menyesalkan sikap DLHK yang hingga saat ini dinilai pasif dan tidak mengeluarkan narasi atau solusi konkret terkait problem lingkungan di Pohuwato.
Penerbit: GusnarR.
