PressureNews, GORONTALO – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Provinsi Gorontalo bereaksi keras atas surat panggilan dari Polda Gorontalo terhadap tujuh orang aktivis lingkungan yang selama ini vokal mengawal kepentingan rakyat di Kabupaten Pohuwato.
Kabid Hikmah, Politik, dan Kebijakan Publik DPD IMM Gorontalo, Syahril Razak, menilai langkah hukum tersebut merupakan bentuk nyata upaya pembungkaman terhadap suara-suara kritis mahasiswa, pemuda, dan rakyat Gorontalo.
Sikap Tegas DPD IMM Gorontalo
Syahril menegaskan bahwa perusahaan tambang yang melaporkan para aktivis tersebut menunjukkan sikap tidak dewasa dalam menghadapi polemik yang tengah bergulir. Bukannya menyelesaikan akar permasalahan, perusahaan justru dinilai melakukan tindakan provokatif.
“Jangan harap semua akan baik-baik saja ketika suara dibungkam dan demokrasi dicederai. Perusahaan hari ini tidak dewasa. Laporan tersebut terkesan provokatif karena akan memantik gelombang perlawanan rakyat tanpa menyelesaikan masalah utama,” tegas Syahril.
Soroti Kinerja Kapolda Gorontalo
Secara kelembagaan, DPD IMM menyayangkan prioritas Polda Gorontalo saat ini. Syahril mengkritik Kapolda yang dianggap lebih sibuk menanggapi laporan untuk membungkam aktivis ketimbang menindak tegas perusahaan tambang yang diduga menyebabkan kerusakan lingkungan dan konflik sosial yang berkepanjangan.
Beberapa poin tuntutan dan pernyataan sikap IMM meliputi:
-
Kecaman terhadap Kriminalisasi: Mengutuk pemanggilan tujuh aktivis, termasuk Ketua Cabang IMM Pohuwato yang masuk dalam daftar laporan perusahaan.
-
Peringatan (Warning) untuk Perusahaan: Menuding perusahaan telah menciderai nilai demokrasi di Bumi Serambi Madinah.
-
Konsolidasi Nasional: IMM akan mengambil langkah taktis mulai dari tingkat daerah hingga pusat untuk menggalang gerakan perlawanan terhadap pihak-pihak yang melumpuhkan demokrasi.
Ancaman Aksi Lanjutan
Menutup pernyataannya, Syahril memastikan bahwa DPD IMM tidak akan tinggal diam melihat kadernya dan para aktivis lingkungan dihakimi melalui jalur hukum yang dianggap tidak proporsional.
“Aksi lanjutan akan kami gelar. Konsolidasi perlawanan sampai ke tingkat pusat akan kami gelorakan. Kami tidak akan membiarkan korban pembungkaman terus berjatuhan di Gorontalo,” pungkasnya.
