PressureNews, POHUWATO, 28 Februari 2026 – Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Ilmu Politik IAIN Sultan Amai Gorontalo mengeluarkan pernyataan sikap tegas terkait tumpang tindih konflik pertambangan di Kabupaten Pohuwato, khususnya yang melibatkan aktivitas PT Pani Gold Project (PGP) dan PT Pani Gold Mine (PGM). Berdasarkan pantauan dan kajian lapangan, HMJ Ilmu Politik menemukan adanya ketimpangan relasi kuasa yang nyata antara pemerintah, korporasi, dan masyarakat penambang lokal.
Ketua Umum HMJ Ilmu Politik IAIN Gorontalo, Gusnar Rupu, menyatakan bahwa aktivitas PT PGP dan PT PGM, khususnya di Desa Hulawa, beroperasi tanpa gangguan, sementara masyarakat penambang tanpa izin (PETI) kerap dijadikan kambing hitam atas dampak lingkungan, seperti bencana banjir baru-baru ini.
“Ini adalah bentuk ketidakadilan struktural yang nyata. Pemerintah cenderung mengambil jalan pintas dengan menyalahkan penambang lokal, sementara dampak kerusakan lingkungan yang dipicu oleh aktivitas skala besar korporasi seperti PT PGP dan PT PGM sering kali dikesampingkan,” ujar Gusnar.
Kajian Ekonomi Politik dan Narasi Aktivis Pro-Korporasi
Dari sudut pandang ekonomi politik, HMJ Ilmu Politik IAIN Gorontalo menilai kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato dan Pemerintah Provinsi Gorontalo masih terjebak dalam pola clientelism dengan korporasi. Ketergantungan ekonomi pada investor skala besar dijadikan dalih untuk mengabaikan hak-hak dan kesejahteraan masyarakat lokal.
Lebih jauh, Gusnar menyoroti fenomena memprihatinkan di mana adanya oknum aktivis atau pihak tertentu yang justru membangun narasi untuk membela kepentingan korporasi dengan kedok pembangunan daerah.
“Kami sangat menyayangkan adanya narasi-narasi dari pihak yang mengatasnamakan pemerhati lingkungan atau masyarakat, namun ujung-ujungnya membela korporasi. Ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap perjuangan rakyat. Mereka mengaburkan fakta kerusakan struktural yang dilakukan perusahaan dengan melempar tanggung jawab penuh kepada penambang kecil,” tambah Gusnar.
Dampak Elektoral Menjelang Pemilu
HMJ Ilmu Politik IAIN Gorontalo juga menyoroti bahwa konflik ini berpotensi merubah konstelasi politik lokal menjelang Pemilu. Isu tambang diprediksi akan menjadi komoditas politik utama yang menentukan elektabilitas kandidat.
“Rakyat penambang yang selama ini terpinggirkan berpotensi melakukan ‘perlawanan politik’ di kotak suara jika kandidat yang didukung oleh patron korporasi kembali mendominasi. Risiko ketidakpercayaan publik (distrust) terhadap lembaga negara meningkat, yang mengancam legitimasi Pemilu,” jelasnya.
Tuntutan Sikap
Sehubungan dengan hal tersebut, HMJ Ilmu Politik IAIN Gorontalo mendesak:
Evaluasi Total: Pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap izin-izin pertambangan PT PGP dan PT PGM, serta pola bagi hasil yang lebih berkeadilan.
Hentikan Kriminalisasi: Pemerintah tidak menjadikan penambang rakyat sebagai objek kriminalisasi setiap kali terjadi bencana lingkungan.
Mediasi Adil: Pemerintah harus hadir sebagai mediator yang adil, bukan perpanjangan tangan korporasi, dan mengabaikan narasi bias dari aktivis pro-korporasi.
HMJ Ilmu Politik IAIN Gorontalo berkomitmen untuk terus mengawal isu ini dengan melakukan kajian aktiv dikalangan mahasiswa terkait keadilan sosial dan kedaulatan sumber daya alam bagi masyarakat Pohuwato.
Pewarta:Tim.PressureNews.
