PressureNews, POHUWATO – Kekecewaan mendalam menyelimuti kalangan legislatif Kabupaten Pohuwato terkait krisis pertambangan rakyat yang kian berlarut. Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato dari Fraksi Gerindra, Abdul Hamid Sukoli, melontarkan kritik tajam kepada Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, yang dinilai tidak memiliki empati dan gagal menghadirkan solusi konkret bagi ribuan penambang lokal.
Abdul Hamid menyatakan bahwa kebijakan penertiban Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang intensif belakangan ini telah mencekik ekonomi masyarakat. Penutupan toko-toko emas dan bayang-bayang ancaman pidana membuat hasil tambang rakyat tidak dapat terjual, menyebabkan ribuan keluarga terjerumus ke dalam kemiskinan.
“Gubernur tampak pasif dan apatis. Di tengah kesulitan rakyat menjual emas untuk menyambung hidup, pemerintah justru tidak hadir dengan program legalisasi atau pemberdayaan yang nyata. Rakyat dibiarkan sekarat di tanahnya sendiri,” tegas Abdul Hamid dalam pernyataan resminya.
Ketimpangan Keberpihakan
Kritik ini juga menyoroti adanya kontras perlakuan antara penambang rakyat dengan korporasi besar. Abdul Hamid membandingkan nasib penambang tradisional dengan kemudahan yang didapat oleh Proyek Emas Pani (PGP) di bawah naungan PT Merdeka Copper Gold (melalui PT PETS dan PT GSM).
Menurutnya, saat perusahaan besar mulai melakukan produksi perdana dengan dukungan penuh dan kunjungan resmi dari Gubernur, rakyat kecil justru terus ditekan secara represif. Keterlibatan KUD Dharma Tani dalam kemitraan dengan perusahaan besar tersebut juga tak luput dari kritik karena dianggap belum mampu menjembatani kepentingan penambang tradisional secara luas, serta masih menyisakan konflik historis dan legalitas lahan.
“Sikap ini menunjukkan kurangnya respek terhadap penderitaan rakyat. Gubernur gagal memanfaatkan kewenangannya untuk mempercepat solusi bagi penambang lokal, sementara birokrasi untuk rakyat kecil dibuat berlarut-larut,” tambahnya.
Tiga Desakan Utama
Menanggapi situasi yang kian memanas dan mengancam stabilitas ekonomi di Pohuwato, Abdul Hamid Sukoli menyampaikan tiga tuntutan mendesak kepada Pemerintah Provinsi Gorontalo:
Pembentukan Tim Khusus: Mendesak Gubernur Gusnar Ismail untuk segera membentuk tim khusus guna percepatan legalisasi tambang rakyat, termasuk pendampingan teknis dalam pengajuan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
Mekanisme Penjualan Emas: Meminta Pemprov Gorontalo menyediakan mekanisme atau wadah penjualan emas sementara yang aman secara hukum bagi penambang, sembari menunggu proses perizinan rampung.
Sinergi Stakeholder: Menuntut perusahaan tambang besar dan KUD Dharma Tani untuk ikut bertanggung jawab secara aktif dalam menyelesaikan konflik sosial agar tidak terus menimbulkan penderitaan bagi masyarakat kecil.
“Kita menolak keras kebijakan yang menjadikan penambang rakyat sebagai korban. Pemerintah harus hadir sebagai jembatan, bukan justru membiarkan rakyatnya menjadi penonton di tanah leluhur mereka sendiri,” pungkasnya.
Pewarta:G.R.25.
