PressureNews, GORONTALO – Persatuan Pelajar Mahasiswa Popayato Barat Gorontalo mengkritik keras rencana DPRD Provinsi Gorontalo yang menganggarkan Rp 1,125 miliar dari APBD 2026 untuk membeli 45 unit MacBook Air dengan harga Rp 25 juta per unit.
Ketua Umum organisasi tersebut menilai keputusan itu tidak berdasar dan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat Gorontalo yang masih menghadapi banyak persoalan mendasar.
“Kalau fungsinya hanya untuk baca naskah, rapat, dan surat-menyurat, kenapa harus MacBook? Kenapa bukan laptop 7–12 jutaan yang speknya sudah cukup? Saya rasa itu pertanyaan yang wajar-wajar saja. Pengadaan ini jangan sampai jadi pemborosan anggaran yang tidak memberi manfaat langsung bagi rakyat,” ujarnya.
Ia menegaskan, kebutuhan kerja legislatif sebenarnya sudah bisa dipenuhi dengan laptop standar sesuai Standar Biaya Masukan Kemendagri. Tidak ada urgensi teknis yang memaksa DPRD harus menggunakan perangkat dengan harga premium, apalagi jika dibandingkan dengan kondisi infrastruktur, pendidikan, dan lapangan kerja di Gorontalo yang masih jauh dari layak.
“Karena itu kami menuntut DPRD segera membuka kajian teknis secara transparan, menghentikan pengadaan jika tidak bisa membuktikan urgensi dan efisiensi, mengalihkan Rp 1,125 miliar ke program yang langsung menyentuh rakyat, serta memastikan laptop berstatus Barang Milik Daerah dan wajib dikembalikan usai masa jabatan,” tegasnya.
Persatuan Pelajar Mahasiswa Popayato Barat menilai, di tengah keterbatasan anggaran daerah, prioritas belanja harus diarahkan pada hal-hal yang berdampak langsung bagi kesejahteraan publik.
