PressureNews, (POHUWATO) — Di tengah umat Muslim Kabupaten Pohuwato yang khusyuk menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan, publik justru dikejutkan dengan pembongkaran kem penambang yang dinilai tidak berperikemanusiaan. Tindakan tersebut memantik kemarahan dan kekecewaan mendalam, khususnya dari kalangan masyarakat penambang yang selama ini menggantungkan hidupnya pada aktivitas pertambangan rakyat.
Aktivis Kabupaten Pohuwato, Mohammad Rusli Laki, secara terbuka melayangkan kritik keras kepada Pemerintah Kabupaten Pohuwato dan KUD Darma Tani atas konflik tambang yang tak kunjung menemukan titik terang.
“Kita umat Muslim Pohuwato, khususnya di kecamatan-kecamatan yang berada di wilayah tengah, sedang menjalankan ibadah puasa. Namun justru di bulan yang suci ini kita dikejutkan dengan pembongkaran kem penambang yang tidak berperikemanusiaan. Ini bukan hanya soal tambang, ini soal rasa kemanusiaan,” tegas Rusli.
Menurutnya, konflik tambang yang terus berulang menunjukkan lemahnya pengawasan dan keberpihakan pemerintah terhadap rakyat kecil. Ia mempertanyakan sikap KUD Darma Tani yang dinilai tidak mampu meredam ketegangan antara perusahaan dan penambang lokal.
Rusli bahkan secara terbuka menantang Pemerintah Kabupaten Pohuwato untuk tidak bersikap pasif dalam menyikapi polemik tersebut.
“Seharusnya pemerintah maupun KUD memberikan teguran yang tegas kepada pihak perusahaan. Di bulan puasa saja mereka bisa melakukan hal yang keji kepada pemilik lokasi yang belum terbayar. Maka tidak menutup kemungkinan setelah Lebaran mereka akan lebih keji lagi kepada rakyat penambang,” ujarnya dengan nada geram.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak boleh hanya hadir dalam seremoni, perjalanan dinas, atau sebatas urusan administratif. Menurutnya, kepemimpinan diuji saat rakyat berada dalam tekanan.
“Bapak Bupati bukan hanya sekadar melakukan perjalanan dinas atau mengurus administrasi publik. Tugas utama adalah memastikan rakyatnya aman dan investasi berjalan demi kemakmuran rakyat Pohuwato, bukan demi segelintir kepentingan,” tegasnya.
Rusli juga menyampaikan ultimatum politik yang keras. Jika kepala daerah tidak mampu berdiri di atas kepentingan rakyat, maka menurutnya jabatan tersebut tidak lagi memiliki legitimasi moral.
“Apabila Bupati Pohuwato tidak mampu berdiri atas kepentingan rakyat, maka lebih baik turun dari jabatannya saja. Kami, anak cucu penambang, tidak akan tinggal diam terhadap persoalan ini,” tandasnya.
Konflik tambang di Pohuwato kembali membuka luka lama: tarik-menarik kepentingan antara investasi, koperasi, perusahaan, dan hak-hak penambang rakyat. Ramadan yang seharusnya menjadi momentum refleksi dan keadilan sosial justru ternodai oleh kebijakan yang dianggap menekan kelompok paling rentan.
Kini publik menunggu sikap tegas Pemerintah Kabupaten Pohuwato. Apakah akan berdiri bersama rakyat penambang, atau membiarkan konflik ini terus membara hingga pasca-Lebaran?
Pewarta:GusnarRupu
