PressureNews, Provinsi Gorontalo hingga hari ini masih menghadapi persoalan struktural dalam pembangunan ekonomi. Data menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di provinsi ini masih relatif tinggi dibanding banyak daerah lain di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada Maret 2025 tingkat kemiskinan Gorontalo masih berada di kisaran 13,24 persen atau sekitar 162 ribu lebih penduduk, yang hidup di bawah garis kemiskinan.
Angka tersebut memang menurun dari tahun sebelumnya, namun tetap menunjukkan bahwa struktur ekonomi daerah belum cukup kuat untuk mendorong kesejahteraan masyarakat secara merata. Bahkan sebelumnya Gorontalo pernah tercatat sebagai salah satu provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia, dengan lebih dari 183 ribu penduduk miskin atau sekitar 15 persen populasi. [Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo]
Dalam kondisi seperti ini, kebijakan ekonomi daerah—termasuk peraturan daerah tentang ritel—seharusnya menjadi instrumen nyata untuk memperkuat ekonomi lokal, bukan sekadar aturan administratif.
Ritel Modern Jangan Hanya Jadi Pasar Produk Luar
Analisis Ikbal Ka’u menegaskan bahwa keberadaan ritel modern di Gorontalo harus dikontrol secara serius agar tidak berubah menjadi jalur distribusi produk luar daerah yang mematikan ekonomi lokal.
Ritel besar yang berdiri di Gorontalo harus menjadi etalase produk lokal, bukan sekadar gudang distribusi barang dari luar daerah. Jika pemerintah daerah tidak memastikan kewajiban tersebut berjalan, maka yang terjadi adalah paradoks ekonomi:
* masyarakat Gorontalo menjadi konsumen,
* supplier dari luar daerah menikmati keuntungan,
* sementara petani, nelayan, dan UMKM lokal kehilangan akses pasar.
Padahal secara regulasi, penataan ritel modern di daerah pada dasarnya bertujuan untuk melindungi pasar tradisional dan UMKM agar tidak tersingkir oleh kekuatan modal besar.
Peran Kunci Dinas Perindag dan Pariwisata
Di sinilah peran strategis pemerintah daerah, terutama:
* Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo
* Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo
Kedua instansi ini tidak boleh hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi harus memastikan rantai ekonomi lokal benar-benar hidup.
Beberapa hal yang wajib dipastikan pemerintah daerah:
1. Stok bahan pokok lokal tersedia dan terserap pasar ritel.
Jika bahan baku lokal tidak masuk ke ritel besar, berarti ada kegagalan dalam manajemen distribusi daerah.
2. Produk UMKM Gorontalo masuk ke jaringan ritel modern.
Ini bukan pilihan, tetapi kewajiban yang harus dikontrol melalui mekanisme regulasi.
3. Integrasi produk lokal dengan sektor pariwisata dan ecowisata.
Produk pangan, kerajinan, dan kuliner khas Gorontalo harus menjadi identitas ekonomi daerah.
Jika ritel modern hanya menjual produk dari luar daerah karena alasan stok atau logistik, maka pemerintah daerah harus segera melakukan intervensi kebijakan. Sebab ini bukan sekadar masalah perdagangan, tetapi menyangkut kedaulatan ekonomi daerah.
Jika Tidak Patuh, Harus Ditindak
Ikbal Ka’u menegaskan bahwa regulasi tidak boleh berhenti pada dokumen perda.
Jika ditemukan ritel besar di Gorontalo yang tidak memberikan ruang bagi produk lokal sebagaimana semangat regulasi daerah, maka pemerintah harus menjalankan mekanisme evaluasi, teguran, hingga sanksi administratif, sesuai aturan yang berlaku.
Pengawasan tidak boleh hanya bersifat seremonial.
“Saya memastikan akan turun langsung melihat di lapangan, memeriksa ritel-ritel besar yang ada di Gorontalo. Jika ditemukan yang tidak menjalankan semangat perda untuk produk lokal, maka dinas terkait harus ikut turun melakukan evaluasi dan monitoring secara serius,” tegas Ikbal Ka’u.
Momentum Menguatkan Ekonomi Daerah
Gorontalo tidak boleh hanya bangga dengan turunnya angka statistik kemiskinan jika struktur ekonominya masih rapuh.
Selama ritel besar masih didominasi produk dari luar daerah, maka perputaran ekonomi lokal akan tetap lemah. UMKM tidak berkembang, petani sulit menjual hasil, dan masyarakat tetap berada dalam lingkaran ekonomi konsumtif.
Karena itu, penguatan regulasi ritel harus menjadi bagian dari strategi besar pembangunan ekonomi daerah.
Gorontalo harus berhenti menjadi pasar bagi produk luar, dan mulai berdiri sebagai rumah bagi produk, budaya, dan potensi ekonominya sendiri.
Jika pemerintah serius menjalankan fungsi pengawasan, maka ritel modern bukan lagi ancaman bagi ekonomi lokal melainkan justru menjadi motor penggerak kesejahteraan masyarakat Gorontalo.
