PressureNews, BANGGAI KEPULAUAN — Aliansi Pemuda Kalumbatan menyampaikan sikap yang semakin tegas dan terukur terkait polemik pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Kalumbatan. Dalam pernyataan terbarunya, mereka menegaskan bahwa persoalan yang dihadapi masyarakat hari ini bukan semata soal teknis pembangunan, melainkan luka kolektif yang belum pernah dipulihkan: trauma atas kegagalan proyek Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang hingga kini fungsi dan manfaatnya masih dipertanyakan.
Menurut Kevin Lapendos, pengalaman buruk tersebut bukan sekadar catatan masa lalu, tetapi realitas yang masih hidup dalam ingatan sosial masyarakat. Proyek TPI yang mangkrak telah menciptakan ketidakpercayaan yang mendalam terhadap setiap intervensi pembangunan yang tidak berbasis evaluasi.
“Yang kami rasakan hari ini adalah trauma kolektif. Proyek TPI bukan hanya gagal secara fungsi, tetapi juga meninggalkan luka kepercayaan. Dan hari ini, ketika proyek baru hadir di lokasi yang sama, itu seperti menghidupkan kembali kegagalan yang belum pernah diselesaikan,” tegasnya.
Ia menilai bahwa keputusan menempatkan proyek Kampung Nelayan Merah Putih di titik yang sama dengan proyek sebelumnya menunjukkan ketidakpekaan pemerintah terhadap dimensi psikologis dan historis masyarakat.
“Pembangunan tidak boleh ahistoris. Ia harus belajar dari kegagalan. Ketika lokasi yang sama digunakan tanpa ada penyelesaian terhadap proyek sebelumnya, maka pesan yang diterima masyarakat adalah: kegagalan itu tidak penting,” lanjut Kevin.
Menolak Lokasi, Bukan Menolak Pembangunan
Aliansi Pemuda Kalumbatan menegaskan bahwa sikap mereka bukanlah bentuk penolakan terhadap program Kampung Nelayan Merah Putih secara keseluruhan. Sebaliknya, mereka mendukung setiap upaya pembangunan yang berpihak pada nelayan. Namun, mereka menolak keras penggunaan lokasi yang sama dengan proyek TPI yang gagal.
“Kami tidak menolak Kampung Nelayan Merah Putih. Kami mendukung pembangunan. Tapi kami menolak lokasi ini. Kami meminta dengan tegas: pindahkan lokasi pembangunan tanpa harus menggunakan ruang yang menyimpan kegagalan sebelumnya,” ujar Kevin.
Menurutnya, pemaksaan lokasi yang sama hanya akan memperbesar potensi kegagalan dan memperdalam ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Kalau pemerintah bersikeras menggunakan lokasi ini, maka itu bukan hanya soal teknis, tapi soal pengabaian terhadap memori kolektif masyarakat. Ini berbahaya,” tambahnya.
Ultimatum Tegas: Evaluasi atau Aksi
Sebagai bentuk keseriusan sikap, Aliansi Pemuda Kalumbatan menyampaikan ultimatum terbuka kepada pemerintah daerah: segera lakukan evaluasi dan relokasi lokasi pembangunan, atau bersiap menghadapi gelombang aksi demonstrasi yang lebih luas.
Aliansi menegaskan bahwa tuntutan mereka sederhana namun prinsipil:
Relokasi lokasi proyek Kampung Nelayan Merah Putih dari area TPI yang mangkrak
Audit terbuka terhadap proyek TPI sebagai bentuk pertanggungjawaban
Pelibatan masyarakat dalam penentuan lokasi dan perencanaan pembangunan
“Kami tidak meminta yang muluk-muluk. Kami hanya meminta satu hal yang rasional: jangan ulangi kesalahan di tempat yang sama,” tegas Kevin.
Ia juga menambahkan bahwa aksi demonstrasi yang direncanakan bukanlah bentuk konfrontasi tanpa arah, melainkan langkah konstitusional untuk memastikan bahwa kebijakan publik berjalan sesuai dengan kepentingan masyarakat.
“Kalau suara kami terus diabaikan, maka jalan yang tersisa adalah aksi. Dan itu akan kami tempuh secara terbuka, terorganisir, dan bertanggung jawab,” ujarnya.
Penutup: Pembangunan Harus Memulihkan, Bukan Mengulang Luka
Aliansi Pemuda Kalumbatan mengingatkan bahwa esensi pembangunan bukan hanya menghadirkan infrastruktur baru, tetapi juga memulihkan kepercayaan yang telah rusak akibat kegagalan sebelumnya.
“Pembangunan seharusnya menyembuhkan luka, bukan mengingatkan kembali pada kegagalan. Jika pemerintah tidak mampu memahami ini, maka yang terjadi bukan kemajuan, melainkan pengulangan kesalahan dalam bentuk yang lebih mahal,” pungkas Kevin.
Dengan sikap yang semakin tegas dan argumentatif, Aliansi Pemuda Kalumbatan menegaskan bahwa mereka tidak anti pembangunan—namun menolak keras pembangunan yang abai terhadap sejarah, realitas, dan suara masyarakatnya sendiri.
