Desa Ayula kini kembali memanas. Setelah sebelumnya dihebohkan dengan kasus BUMDes bermasalah dan panggung kesenian tanpa surat tanah yang hingga kini tidak memberi manfaat apa pun bagi warga, kini muncul lagi isu yang lebih memalukan — dugaan penyelewengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kemensos tahun 2020 yang menyeret nama mantan kepala desa ZY. Minggu (2/11/2025)
Padahal, tahun 2020 adalah masa sulit bagi masyarakat. Saat ekonomi warga goyah akibat pandemi Covid-19, justru oknum mantan kepala desa diduga tega menyunat bantuan BLT Kemensos yang seharusnya menjadi penopang hidup warga miskin di tengah krisis.
Beberapa warga penerima manfaat mengaku tidak menerima dana bantuan Tahap 9 Di Akhir Tahun 2020, padahal nama mereka tercatat sebagai penerima resmi BLT Kemensos. Lebih parah lagi, ada warga yang mengaku bantuannya dipotong, sehingga tidak menerima secara utuh hak yang dijanjikan pemerintah.
“Kami punya bukti rekaman dan video. Ada warga yang tidak menerima Dana BLT Kemensos, ada juga yang bantuannya dipotong. Semua terjadi di masa pemerintahan ZY,” ungkap salah satu warga Ayula yang enggan disebutkan namanya.
Fakta mencengangkan pun terungkap. Salah satu oknum aparat desa Ayula mengakui dirinya ikut menandatangani daftar penerima BLT Kemensos atas perintah langsung dari Oknum Mantan Kades waktu itu.
“Saya hanya disuruh oleh kepala desa saat itu. Kalau nanti ini diperiksa oleh kejaksaan atau inspektorat, saya akan buka semua,” tegas aparat tersebut tanpa ragu.
Pengakuan ini memperkuat dugaan bahwa ZY merupakan dalang utama dalam penyelewengan dana BLT Kemensos 2020. Warga menilai, praktik kotor semacam ini bukan sekadar kelalaian, tetapi bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang merampas hak rakyat kecil di masa paling sulit.
Ironisnya, di tengah sorotan dan kemarahan warga, oknum mantan kepala desa ZY justru dikabarkan akan segera dilantik kembali sebagai Kepala Desa Ayula.
ZY diketahui menang dalam Musyawarah Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (PAW) pada bulan Oktober lalu, dan dijadwalkan menjabat untuk Melanjutkan periodisasi 2022–2030.
Kabar ini memicu gelombang kekecewaan dan kecaman keras dari masyarakat yang menilai bahwa keadilan di desa mereka seolah hanya milik mereka yang berkuasa.
“Kalau orang yang potong bantuan rakyat bisa dilantik lagi, berarti keadilan di negeri ini cuma untuk yang punya jabatan,” ujar salah satu warga dengan nada geram.
Di tempat terpisah, Ketua BPD Ayula, Ronal Pakaya, bersama anggota lainnya menyampaikan bahwa mereka telah melaporkan dugaan penyimpangan BLT Kemensos ini ke kejaksaan.
“Kami sudah laporkan ke kejaksaan. Tapi justru saya sempat dilaporkan balik oleh oknum Eks kades dengan tuduhan pencemaran nama baik. Padahal laporan kami punya bukti dari masyarakat yang haknya tidak disalurkan, bahkan ada yang bantuannya dipotong,” tegas Ronal Pakaya.
Kasus ini menambah daftar panjang buramnya pengelolaan dana desa Ayula di masa kepemimpinan ZY — mulai dari BUMDes bermasalah, panggung kesenian tanpa surat tanah yang tak memberi manfaat bagi warga, hingga BLT Kemensos yang disunat di tengah pandemi Covid-19.
Semuanya memperlihatkan pola penyimpangan dan penyalahgunaan anggaran yang terstruktur.
Warga kini menuntut agar Inspektorat, Dinas PMD, dan aparat penegak hukum segera bertindak tegas, memeriksa seluruh data penerima BLT Kemensos 2020, dan menyeret pihak-pihak yang terlibat ke meja hukum.
“Bantuan kecil saja berani mereka rampas, apalagi proyek besar. Kami minta aparat jangan diam,” ujar warga menutup pernyataannya.
