GORONTALO Pressure News. Com – Program “Pendidikan Kader Pemimpin Muda Daerah” yang baru diluncurkan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Gorontalo menuai sorotan tajam. Sejumlah organisasi kepemudaan, terutama kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), menyampaikan kekecewaan mendalam. Mereka menilai program yang seharusnya menjadi ruang pembinaan kolektif dan inklusif, justru dijalankan dengan pola eksklusif, diskriminatif, dan penuh keberpihakan.
Kritik paling tajam datang dari internal PMII Gorontalo yang merasa tidak dilibatkan secara adil dalam implementasi program tersebut. Penunjukan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) sebagai satu-satunya organisasi penerima manfaat di tahap awal kian memperkuat dugaan adanya praktik tebang pilih dan politisasi lembaga negara.
“Kami sangat kecewa. Program ini seharusnya mencerminkan semangat kolaborasi antarorganisasi pemuda, bukan malah menjadi ajang keberpihakan. Apakah karena Kepala Dinas berasal dari HMI, lalu yang diperhatikan hanya HMI?” ujar salah satu kader PMII yang enggan disebut namanya.
Kekecewaan tersebut semakin menguat lantaran belum ada kejelasan terkait pelibatan organisasi kepemudaan lain dalam skema program yang sama. Padahal, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan menegaskan bahwa pembinaan pemuda harus dilakukan secara adil, merata, dan tanpa diskriminasi.
Aktivis muda PMII, Supri Setiawan, menilai kebijakan Dispora telah mencederai semangat inklusivitas dalam gerakan kepemudaan di daerah. Alih-alih menjadi ruang kolaboratif, program tersebut justru dinilai memunculkan aroma eksklusivitas dan elitis.
“Jika Gubernurnya dari HMI, Kadisnya dari HMI, dan yang diberi prioritas juga HMI, lalu di mana netralitas pemerintah? Ini bukan pembinaan, tapi pembiaran terhadap praktik diskriminatif. Institusi negara jangan dijadikan alat politik kelompok tertentu!” tegas Supri.
Sementara itu, Dispora melalui Kepala Bidang Penyuluhan Kepemudaan, Fredy Ichsan, menyampaikan bahwa HMI dipilih berdasarkan alasan teknis dan kapasitas massa. Namun, alasan tersebut dinilai tidak logis dan mengabaikan prinsip keadilan. Sebab, banyak organisasi lain seperti PMII, GMNI, IMM, hingga OKP lokal juga memiliki kapasitas kader yang kuat dan program internal yang tidak kalah strategis.
“Ini bukan soal berapa banyak massa, tapi tentang keadilan dalam pembinaan dan penganggaran. Kalau alasan teknis terus dijadikan tameng, lalu kapan giliran organisasi lain diberdayakan?” kata salah seorang pengurus cabang PMII.
Tak hanya itu, transparansi anggaran pun dipertanyakan. Dispora mengakui belum ada alokasi resmi dalam APBD 2025, dan kegiatan program hanya dibiayai dari dana konsumsi. Hal ini menimbulkan tanda tanya besar terkait akuntabilitas penggunaan dana publik.
Menanggapi situasi ini, Supri Setiawan mendesak Gubernur Gorontalo agar turun tangan dan bersikap sebagai negarawan sejati, bukan sekadar representasi dari satu organisasi. Ia menegaskan bahwa pembiaran terhadap praktik keberpihakan akan merusak ekosistem pembinaan kepemudaan yang sehat dan demokratis.
“Jika program pembinaan pemuda hanya dijadikan alat politik identitas, maka kita sedang menciptakan bom waktu bagi masa depan demokrasi di Gorontalo,” tegasnya.
PMII dan sejumlah elemen kepemudaan lainnya kini mendesak evaluasi total terhadap program tersebut. Mereka menuntut pelibatan aktif semua organisasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program. Bagi mereka, keadilan dan kesetaraan bukan sekadar jargon, tetapi fondasi utama dalam mencetak pemimpin muda yang berintegritas.
