Palu Pressure News. Com, 13 Juli 2025 – Di tengah gema demokrasi dan tuntutan keadilan sosial, kesenjangan gender nyatanya masih menjadi borok yang belum tersembuhkan di tubuh bangsa ini. Dalam forum Latihan Khusus Kohati (LKK) HMI Cabang Palu, salah satu peserta, Mifta Fahira, secara lantang menyuarakan keresahannya: perempuan masih dipinggirkan, baik di ranah politik maupun dunia kerja.
Materi yang dibawakan oleh Ayunda Dr. Rostiati Rahmatu, MP., membuka mata peserta bahwa isu gender bukan sekadar teori akademik, tetapi realita yang menyakitkan. Perempuan masih sekadar penghias angka statistik — hadir tapi tak terdengar, ada tapi tak dianggap.
Padahal, perempuan bukan hanya mampu, tapi juga terbukti cakap. Mereka membawa perspektif khas, empati yang tajam, dan kemampuan kolaboratif yang jauh dari politik transaksional yang kerap dimainkan elit-elit pria.
Namun, kenyataannya, dominasi patriarki masih mengunci pintu-pintu kekuasaan. Banyak perempuan yang disingkirkan secara halus, dibungkam dengan norma, dikerdilkan lewat stigma, dan dipaksa “berdiam di balik layar”. Ironis, ketika negara bicara kesetaraan, tapi sistem masih berpihak pada satu jenis kelamin.
Perbandingan tajam muncul ketika menyinggung tokoh seperti Kamala Harris, perempuan kulit hitam pertama yang menduduki kursi Wakil Presiden Amerika Serikat. Ia bukan hanya simbol keberhasilan, tapi bukti hidup bahwa perempuan layak, mampu, dan perlu berada di pusat kekuasaan.
Lalu, kenapa Indonesia masih lambat?
Sampai hari ini, upah kerja perempuan masih sering lebih rendah dari laki-laki di posisi yang sama. Kesempatan promosi? Masih penuh prasangka. Bahkan hak untuk merasa aman di lingkungan kerja pun masih sering diabaikan. Kekerasan seksual, diskriminasi, dan pelecehan masih jadi cerita sehari-hari yang ditutup rapat.
Sebagai kader HMI-wati, Mifta mengajak agar KOHATI tak hanya jadi pelengkap forum-forum, tapi jadi penggerak perubahan. Kesetaraan gender bukan mimpi — ia harus diperjuangkan, direbut, dan diwujudkan. Mulai dari ruang kelas, ruang rapat, hingga ruang kekuasaan.
Sebab jika perempuan terus dibiarkan menjadi “penonton”, maka demokrasi Indonesia cacat sejak dalam pikirannya.
