PressureNews, BOALEMO – Dugaan praktik Perjalanan Dinas (Perdis) fiktif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo terus menuai sorotan. Kali ini, Aliansi Persatuan Pelajar Mahasiswa Boalemo menyuarakan keprihatinan mendalam terkait isu tersebut, seraya menyoroti adanya indikasi penegakan hukum yang tebang pilih.
Pihak mahasiswa menilai, jika dugaan perdis fiktif ini terbukti, maka hal tersebut merupakan bentuk penyalahgunaan anggaran yang mencederai integritas tata kelola pemerintahan dan merugikan keuangan daerah.
Lebih jauh, mahasiswa menyoroti proses penyelidikan yang dinilai tidak menyentuh akar permasalahan. Persepsi masyarakat berkembang bahwa hukum cenderung “tajam ke bawah namun tumpul ke atas” lantaran pemeriksaan sejauh ini hanya berfokus pada bagian kesekretariatan, sementara Anggota DPRD Kabupaten Boalemo yang menjabat pada saat kejadian belum tersentuh proses hukum yang serius.
“Penegakan hukum yang tidak konsisten berpotensi memperdalam krisis kepercayaan terhadap aparat penegak hukum dan pemerintah daerah,” ujar perwakilan mahasiswa dalam pernyataannya.
Aliansi Persatuan Pelajar Mahasiswa Boalemo menegaskan beberapa tuntutan kepada Aparat Penegak Hukum (APH):
APH harus bertindak profesional, transparan, dan independen dalam mengusut kasus ini.
Tidak boleh ada perlindungan terhadap pihak tertentu; siapa pun yang terlibat harus diproses sesuai perundang-undangan.
Hasil penyelidikan wajib disampaikan secara terbuka kepada publik.
Sebagai bentuk keseriusan dalam mengawal kasus ini, aliansi mahasiswa menegaskan akan segera melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Boalemo jika kasus ini tidak diselesaikan secepat mungkin.
“Kami siap mengawal dan turun aksi di depan kantor Kejari Boalemo jika kasus ini tidak tuntas,” tegasnya.
Pewarta:GusnarRupu
