PressureNews, Kabupaten Gorontalo — kembali akan menjadi pusat perhatian dengan agenda besar seperti Penas KTNA yang dijadwalkan berlangsung bulan depan. Ribuan tamu dari luar daerah akan hadir, membawa harapan sekaligus sorotan terhadap kesiapan daerah sebagai tuan rumah. Namun di tengah gegap gempita agenda besar itu, ada persoalan mendasar yang justru belum kunjung dibereskan: sampah.
Sampah hari ini bukan lagi sekadar persoalan kebersihan, tetapi telah menjadi simbol gagalnya tata kelola lingkungan di Kabupaten Gorontalo. Di berbagai sudut wilayah, tumpukan sampah masih mudah ditemukan. Bau menyengat, drainase tersumbat, hingga potensi penyakit menjadi ancaman nyata yang dirasakan masyarakat setiap hari. Ironisnya, pemerintah terkesan lebih sibuk menata panggung penyambutan tamu daripada menata sistem pengelolaan sampah yang amburadul.
Apa gunanya daerah menjadi tuan rumah event nasional jika tamu yang datang justru disambut pemandangan sampah berserakan? Apa arti seremoni besar jika masyarakat lokal setiap hari hidup berdampingan dengan lingkungan yang kotor dan tidak sehat? Jangan sampai Kabupaten Gorontalo hanya pandai bersolek di depan tamu, tetapi lalai mengurus persoalan rakyat sendiri.
Langkah membongkar beberapa TPS yang sempat dilakukan justru menimbulkan tanda tanya besar. Kebijakan seperti ini terkesan instan dan miskin perencanaan. Membongkar TPS tanpa menyediakan alternatif yang jelas sama saja memindahkan masalah dari satu titik ke titik lain. Sampah tidak hilang, hanya bergeser lokasi. Masyarakat dibuat bingung harus membuang sampah ke mana, sementara volume sampah terus bertambah setiap hari. Ini bukan solusi, melainkan kebijakan tambal sulam yang memperlihatkan lemahnya arah kebijakan lingkungan.
Lebih parah lagi, menjelang event besar seperti Penas KTNA, lonjakan sampah hampir pasti terjadi. Ribuan pengunjung berarti peningkatan konsumsi plastik, sisa makanan, limbah kemasan, dan sampah harian lainnya. Jika kondisi normal saja belum tertangani, bagaimana mungkin pemerintah meyakinkan publik bahwa mereka siap menghadapi beban tambahan tersebut? Jangan sampai setelah acara selesai, rakyat kembali diwarisi gunungan sampah sementara pejabat sibuk membuat laporan pencitraan.
Kami mendesak Kadis DLH Kabupaten Gorontalo untuk tidak sekadar hadir dalam rapat-rapat seremonial, tetapi segera turun tangan melakukan evaluasi total terhadap sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Gorontalo. Audit armada pengangkut, transparansi anggaran kebersihan, efektivitas petugas lapangan, kapasitas TPS dan TPA, hingga pola pengawasan harus dibuka ke publik. Masyarakat berhak tahu ke mana anggaran lingkungan digunakan dan sejauh mana hasilnya.
Selain itu, kami juga mendesak dilakukan audit ketat terhadap perusahaan-perusahaan yang diduga melanggar kajian AMDAL. Jangan sampai perusahaan meraup keuntungan, sementara lingkungan rusak dan rakyat menanggung banjir, pencemaran, serta krisis kebersihan. Jika ada pelanggaran, sanksi harus dijatuhkan secara tegas. Hukum jangan tajam ke bawah, tumpul ke atas.
Kabupaten Gorontalo tidak butuh pemimpin yang hanya aktif saat kamera menyala. Daerah ini butuh keberanian mengambil keputusan, ketegasan menindak pelanggar, dan keseriusan membangun sistem pengelolaan sampah modern yang berkelanjutan. Mulai dari edukasi pemilahan sampah rumah tangga, penguatan bank sampah, penambahan armada, revitalisasi TPS, hingga pengelolaan TPA yang layak.
Jangan jadikan rakyat korban dari kelalaian birokrasi. Jangan tunggu viral, jangan tunggu tamu datang, jangan tunggu bencana kesehatan terjadi baru sibuk bergerak. Sampah yang dibiarkan hari ini adalah bukti pemerintah gagal membaca prioritas.
Kabupaten Gorontalo harus memilih: menjadi tuan rumah yang bermartabat atau sekadar panggung seremoni penuh sampah.
