PressureNews | BOLTARA – Gelombang kekecewaan mendalam menyelimuti warga Kabupaten Boltara terkait penanganan kasus peredaran narkoba di wilayah Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Desa Paku Selatan. Hingga saat ini, kinerja aparat penegak hukum, Pemerintah Daerah, hingga DPRD Boltara dinilai jalan di tempat dan tidak menunjukkan integritas dalam memberantas peredaran barang haram tersebut.
Polres Boltara Dipertanyakan: Mana Transparansi?
Sudah lebih dari satu bulan sejak Polres Boltara menetapkan satu orang tersangka dalam kasus narkoba di PETI Paku Selatan pada awal Januari lalu. Namun, hingga detik ini, publik masih buta akan perkembangan kasus tersebut.
Masyarakat mempertanyakan apakah Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) sudah diserahkan ke Kejaksaan atau belum. Ketertutupan informasi ini melahirkan tanda tanya besar mengenai komitmen Polres Boltara dalam menuntaskan kasus hingga ke akar-akarnya.
DPO Inisial SA dan P Masih Berkeliaran
Selain satu tersangka yang sudah diamankan, publik juga menyoroti dua orang terduga jembatan peredaran narkoba berinisial SA dan P yang melarikan diri.
Tuntutan: Masyarakat mendesak kejelasan status hukum keduanya. Apakah sudah ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) secara resmi atau justru dibiarkan bebas tanpa pengejaran serius?
Janji Manis Pemda Boltara Hanya Isapan Jempol
Kekecewaan serupa diarahkan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Boltara. Pada aksi demonstrasi Jilid 1, Sekretaris Daerah (Sekda) menjanjikan bahwa Pemda akan turun langsung melakukan pencegahan setelah menerima surat dari pemerintah desa setempat.
Meski Desa Paku Induk dan Paku Selatan dikonfirmasi telah mengirimkan surat resmi, nyatanya belum ada tindakan nyata di lapangan. Absennya langkah konkret ini dianggap telah mencoreng kepercayaan publik terhadap kredibilitas Pemda dalam menjaga wilayah tambang dari pengaruh narkoba.
DPRD Boltara: Dewan Perwakilan Rakyat atau “Dewan Perwakilan Rupiah”?
Sorotan tajam juga tertuju pada gedung wakil rakyat. Sejak penangkapan pada 3 Januari lalu, DPRD Boltara terkesan bungkam dan menutup mata. Sikap pasif ini memicu spekulasi liar di tengah masyarakat bahwa ada oknum yang sengaja “main mata” dengan kasus ini.
“DPRD seharusnya menjadi garda terdepan dalam melindungi generasi muda dari ancaman narkoba. Jika terus diam, jangan salahkan jika masyarakat menjuluki mereka bukan lagi Dewan Perwakilan Rakyat, melainkan Dewan Perwakilan Rupiah!” ujar salah satu perwakilan warga.
Warning: Aksi Jilid 2 Segera Digelar
Menanggapi matinya transparansi dan lambannya pergerakan instansi terkait, masyarakat menegaskan tidak akan tinggal diam. Jika dalam waktu dekat tidak ada kejelasan hukum dan tindakan nyata dari Pemda maupun DPRD, massa dipastikan akan turun kembali ke jalan.
Aksi Demonstrasi Jilid 2 dengan massa yang lebih besar akan segera dilaksanakan sebagai bentuk protes keras atas dugaan pembiaran peredaran narkoba di bumi Boltara. Masyarakat menuntut keadilan, transparansi, dan pembersihan total wilayah PETI Paku Selatan dari narkoba sekarang juga!
Pewarta:GusnarRupu
