Pressure News Pohuwato, 31 Mei 2025 – Pemerintah Kabupaten Pohuwato dan para wakil rakyat tampaknya lebih sibuk mencarikan solusi untuk penambang ilegal ketimbang memperjuangkan nasib petani yang sah. Ironis, ketika mereka yang menambang secara ilegal terus dimediasi dan dicarikan jalan keluar, para petani pemilik lahan legal justru dibiarkan terlunta tanpa perhatian, meski telah lima kali berturut-turut gagal panen.
Di Kecamatan Buntulia dan Duhiadaa petani padi kini hanya bisa menatap sawah mereka yang mengering dan rusak. Bukan karena mereka tidak bekerja keras, tapi karena sistem yang seolah tutup mata terhadap penderitaan rakyat kecil. Petani seperti Eman Lukum, melalui akun Facebook-nya, mengungkapkan kekecewaan mendalam terhadap pemerintah yang lebih cepat tanggap pada urusan tambang ketimbang urusan pangan.
“Kami tanam di tanah sendiri, resmi, bayar pajak, tapi tidak pernah dibantu saat panen gagal. Sementara yang menambang ilegal malah dimediasi dan dicari solusinya. Ada apa ini?” tulis Eman dengan nada geram.
Keluhan ini bukan tanpa alasan. Baru kemarin, Ketua DPRD Pohuwato, Beni Nento, turun langsung memediasi para penambang ilegal di Botubilotahu. Hasilnya? Solusi langsung disepakati. Cepat dan tanggap. Tapi sayangnya, kecepatan itu hanya berlaku untuk urusan tambang, bukan untuk petani yang menjadi tulang punggung pangan daerah.
“Lima kali kami gagal panen. Tidak ada yang datang, tidak ada yang tanya, apalagi bantu. Kami ini warga negara juga, bukan penonton,” ujar salah satu petani lain dengan nada kesal.
Di tengah sorotan terhadap tambang ilegal yang jelas-jelas melanggar hukum, pemerintah seolah kehilangan arah tentang siapa yang seharusnya dilindungi. Ketika petani legal yang sudah membayar pajak justru ditelantarkan, publik patut bertanya: apakah negara ini lebih berpihak pada pelanggar hukum daripada rakyat yang taat aturan?
Kondisi ini tidak hanya mencoreng keadilan sosial, tetapi juga memperlihatkan keberpihakan yang pincang. Sektor pertanian adalah sumber kehidupan utama masyarakat desa. Jika gagal panen tak juga ditangani, maka pemerintah secara tidak langsung membiarkan petani mati pelan-pelan — kehilangan harapan, kehilangan sumber penghidupan, dan kehilangan kepercayaan pada pemimpin.
Masyarakat kini menanti, apakah Pemda Pohuwato dan DPRD hanya berfungsi sebagai mediator tambang atau juga bersedia turun melihat penderitaan petani. Jika tidak, jangan salahkan rakyat bila mulai bersuara lebih lantang — karena kesabaran pun ada batasnya.
* Yarman Mahabu*
