Pressure News – Pohuwato
Aksi demonstrasi kembali mengguncang wilayah pertambangan PT Puncak Emas Tani Sejahtera (PETS) yang berlokasi di Desa Hulawa, Kabupaten Pohuwato. Sekitar 700 massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat dan Pemuda Peduli Daerah, bersama Asosiasi Keluarga Pers Indonesia, turun ke lokasi perusahaan pada Minggu (19/01/2026).
Aksi tersebut dipimpin langsung oleh Koordinator Lapangan Frensi Mahabu, didampingi sejumlah aktivis Pohuwato. Massa menilai keberadaan dan aktivitas PT PETS telah memberikan dampak serius terhadap lingkungan, khususnya terkait bencana banjir yang berulang terjadi di wilayah Pohuwato.
Dalam orasinya, massa aksi menyampaikan dua tuntutan utama, yakni:
Mendesak FORKOPIMDA Kabupaten Pohuwato untuk segera mengeluarkan rekomendasi penghentian aktivitas PT PETS, yang dinilai berkontribusi terhadap terjadinya bencana banjir.
Menuntut penghentian total operasi PT PETS apabila perusahaan tidak mampu menunjukkan dan membuka secara transparan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) kepada publik.
Frensi Mahabu menyoroti pernyataan salah satu perwakilan PT PETS di media yang menyebut bahwa banjir di Desa Hulawa disebabkan oleh aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Menurutnya, pernyataan tersebut merupakan bentuk pengalihan isu dan pengkambinghitaman terhadap tambang rakyat.
“Pernyataan pihak perusahaan di media menurut saya keliru. Kalau bicara soal eksploitasi, perusahaan justru melakukan eksploitasi dalam skala jauh lebih besar dibanding PETI. Mereka seolah-olah ingin tampil bersih dan tidak berdosa dalam bencana banjir yang terjadi di Hulawa,” tegas Frensi.
Ia juga menekankan bahwa hingga saat ini dokumen AMDAL PT PETS belum pernah dipublikasikan secara jelas, sementara aktivitas pertambangan sudah berjalan cukup lama.
“Dokumen AMDAL sampai hari ini tidak pernah diperlihatkan ke publik, tapi perusahaan sudah beroperasi. Ini adalah pelanggaran serius dan tidak boleh dibiarkan,” lanjutnya.
Aksi demonstrasi ini menambah daftar panjang gelombang protes masyarakat Pohuwato terhadap aktivitas pertambangan yang dinilai merugikan lingkungan dan mengabaikan hak masyarakat.
Frensi berharap pimpinan PT PETS dan FORKOPIMDA segera menindaklanjuti tuntutan tersebut. Ia memperingatkan, jika tidak ada langkah konkret, maka gelombang aksi yang lebih besar berpotensi kembali terjadi.
Sementara itu, Frensi juga menanggapi pernyataan Kapolda Gorontalo yang menyebut PETI sebagai penyumbang utama sedimentasi penyebab banjir. Menurutnya, pernyataan tersebut perlu dikaji ulang.
“Justru perusahaan berskala besar seperti PT PETS yang dampaknya jauh lebih besar terhadap sedimentasi dan banjir. Jangan terus-menerus PETI dijadikan kambing hitam, sementara peran perusahaan seolah diabaikan,” pungkasnya.
