Gorontalo – Pressure News
Pemerintah Provinsi Gorontalo kembali diterpa isu miring yang dituding sebagai upaya sistematis untuk melemahkan agenda legalisasi tambang rakyat melalui skema Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Kali ini, tudingan liar diarahkan kepada seorang individu bernama Revan Saputra Bangsawan (RSB), yang disebut-sebut memiliki kedekatan khusus dengan pejabat daerah dan memegang kendali terhadap WPR di Gorontalo. Jum’at (20/06)
Menanggapi hal ini, Ilham S., salah satu tokoh muda Gorontalo, menyebut tuduhan tersebut sebagai bentuk pembusukan sistematis yang tidak berdasar dan sangat merusak upaya pemerintah daerah dalam menata sektor pertambangan rakyat secara legal dan berkeadilan.
“Faktanya, penetapan WPR bukan kewenangan pemerintah provinsi apalagi individu seperti RSB. Itu adalah keputusan resmi dari Kementerian ESDM melalui Kepmen. Nama RSB bahkan tidak tercantum dalam dokumen resmi apa pun terkait WPR,” tegas Ilham.
Lebih lanjut, Ilham menyoroti motif di balik tuduhan yang dinilainya sarat kepentingan. Ia mempertanyakan keberadaan para penuduh yang justru abai ketika penambang lokal menderita di bawah tekanan tambang ilegal.
“Lucu memang. Dulu saat tambang ilegal merajalela dan rakyat bekerja tanpa perlindungan hukum, mereka diam. Tapi ketika pemerintah mulai menata tambang secara sah, mereka panik. Apakah karena jalur bisnis gelap mereka mulai terganggu?” sindir Ilham.
Ia juga membantah tuduhan Lion Hidjun yang menuding adanya konspirasi jahat antara Gubernur Gorontalo dan RSB. Menurut Ilham, tudingan tersebut tidak hanya menyesatkan, tapi juga memperlihatkan sikap kekanak-kanakan dari pihak yang tidak paham mekanisme WPR.
“Lion ini asal bunyi. Foto-foto yang dia sebarkan adalah dokumentasi silaturahmi saat Lebaran, bukan bukti transaksi gelap. Bahkan penggunaan foto itu tanpa izin adalah pelanggaran etika,” kata Ilham dengan nada tinggi.
Ilham menegaskan bahwa semua pihak bisa mengakses dokumen WPR, namun tidak ada satu pun yang berkuasa atasnya tanpa mengikuti prosedur resmi. Pemerintah Provinsi Gorontalo, menurutnya, tetap berada di jalur hukum dalam memperjuangkan hak-hak rakyat penambang.
Ia bahkan menduga bahwa serangan-serangan ini sengaja dimainkan oleh aktor-aktor tambang ilegal yang mulai terusik oleh langkah Pemprov untuk menata sektor pertambangan.
“Jangan-jangan ini semua hanya permainan dari oknum-oknum tambang ilegal, dan Lion hanya dijadikan corong. Ini bukan hanya fitnah, tapi sabotase terhadap upaya baik yang sedang dilakukan,” tutup Ilham dengan nada geram.
Pemerintah Provinsi Gorontalo sendiri menegaskan komitmennya untuk menuntaskan legalisasi tambang rakyat secara transparan dan tidak akan memberi ruang untuk kepentingan gelap yang mengorbankan masyarakat bawah.
